Analisis Prosedur Dan Standar Pembuktian Dalam Non Conviction Base Asset Forfeiture Di Indonesia

6 September 2015 17:29 Diperbarui: 6 September 2015 17:29 418

Laporkan Konten

Laporkan Akun

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Lihat foto

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[46] Ibid. Pasal 23.

[47] Ibid. Pasal 23.

[48] Ibid. Pasal 24.

[49] Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1982, TLN No. 3209. Pasal 184 ayat (1).

[50] Op. Cit. UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 73 huruf b.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI