Mohon tunggu...
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan Mohon Tunggu... Relawan - Fungsionaris DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES)

Orang biasa saja, seorang ayah, sejak tahun 2003 aktif dalam kegiatan community development. Blog : mediawarga.id e-mail : muh_ridwan78@yahoo.co.id

Selanjutnya

Tutup

Politik

HTI Tidak Mengakui ISIS Sebagai Negara Islam

23 Maret 2015   13:12 Diperbarui: 22 Oktober 2015   01:00 1212
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1427090488360665370

[caption id="attachment_374498" align="aligncenter" width="300" caption="Dauroh Akbar HTI Lampung | Sumber: Mediawarga.info (Muhammad Ridwan)"][/caption]

Bandar Lampung--Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD I Provinsi Lampung menggelar Dauroh Akbar ke-2  bertempat di Mesjid Al-Muhajirin, Perumnas Way Halim Bandar Lampung, Ahad, 22 Maret 2015. Daurah yang dimulai pada pukul 09.00 hingga 11.30 ini mengangkat tema "Hizbut Tahrir Bersama Umat Tegakan Syariah dan Khilafah". Tampil sebagai pembicara utama adalah Ketua DPP HTI Ustadz Rokhmat S. Labib.

Dalam tausiyahnya kepada seratusan hadirin yang mengikuti acara tersebut, Ustadz Rokhmat S. Labib menyinggung tentang hubungan HTI dan Islamic State of Iraq and Sham (ISIS).

Menurut Ustadz Rokhmat S. Labib, HTI dan ISIS tidak ada hubungannya walaupun punya cita-cita yang sama yakni mendirikan  Khilafah Islam.

"ISIS bukan sebuah Negara Islam. ISIS hanya suatu "tanjim daulah" yang memiliki angkatan bersenjata. Kami tidak mengakui Daulah Islamiyah yang dibentuk tanjim ISIS" UngkapUstadz Rokhmat S. Labib.

Menurutnya ada beberapa alasan kenapa HTI tidak mengakui negara Islam yang dibentuk ISIS.

Pertama, Proklamasi negara tidak syah karena dilakukan sepihak tanpa musyawarah dengan elemen-elemen Ummat Islam lainnya. Kedua, di Irak dan Suriah masih berdiri sebuah negara.

Ketiga, tidak ada ibukota negara. Keempat, Khalifahnya jarang tampil didepan umum. Kelima, Hizbut Tahrir menolak mendirikan Khilafah Islam dengan jalan kekerasan dan terakhir ISIS mudah mencap "Kafir" kelompok Islam lainnya yang berjuang di Suriah termasuk dari kalangan Hizbut Tahrir sendiri.

Selain membahas fenomena ISIS, dalam tausiyahnya Ustadz Rokhmat S. Labib juga mengajak umat Islam untuk melaksanakan Syariah Islam secara kaffah.

"Kita harus totalitas dalam melaksanakan Syariah Islam"Papar Ustadz Rohkmat.

Menurut Ustadz Rohkmat, dalam kehidupan sehari-hari manusia berinteraksi dalam tiga hal.

Pertama, berinteraksi dengan dirinya sendiri seperti dalam hal makanan, berpakaian dan ahlak.

Kedua, berinteraksi dengan sesama manusia yakni muamalat dan Uqubat (Sanksi dan hukum). Contoh muamalat seperti sistem pemerintahan, sistem pergaulan, politik pendidikan dan politik luar negeri, sedangkan Uqubat seperti hukum hudud dan Jinayat.

Ketiga, setiap hari manusia berinteraksi dengan Allah SWT melalui aqidah dan ibadah.

"Ketiga Interaksi tersebut harus dilaksanakan secara total dan menyeluruh (Kaffah), jangan hanya sebagian saja seperti yang kita lihat hari ini di Indonesia". Paparnya.

Menurutnya, urusan agama Islam di Indonesia hanya berkutat dimasalah haji, pernikahan dan perceraian yang ditangani dibawah kementerian Agama. Sedangkan hal-hal penting terkait  pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, hubungan luar negeri, syariah Islam tidak bisa mewarnai di Indonesia. Oleh karena itu, Ustadz Rohkmat menjelaskan pentingnya terbentuk Daulah Islamiyyah dalam bentuk Khilafah untuk melaksanakan syariah Islam.

"Mendirikan Khilafah Islam adalah Fardhu Kifayah" Jelasnya dengan merujuk buku fikih karya KH. Sulaeman Rasyid dalam bab khilafah.

Terakhir beliau menegaskan Hukum Islam hanya bisa diwujudkan jika Islam memiliki sebuah negara dalam bentuk Khilafah Islamiyah.

"Kenapa HTI fokus di politik Khilafah Islamiyyah? Bukan di masalah sosial dan pendidikan? Karena politik adalah akar persoalan  yang dihadapi Ummat Islam di dunia. Islam tanpa politik atau negara tidak akan bisa melaksanakan kebijakan dibidang ekonomi, hukum, pendidikan, kebijakan luar negeri, dan lain-lain sesuai syariah Islam." Pungkasnya.

Baca juga:

Hari Santri Nasional Akan Mendistorsi Makna Santri

Kontrak Karya Freeport Tidak Diperpanjang, NKRI Terancam Bubar?

Tentara, Politik dan Isu Kudeta

Pilkada: Proses Demokrasi yang Melahirkan Oligarki

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Saran dari IMF?

Analisis Marxis Tentang Islam Politik

Radikalisme Islam bukan Produk Impor, tapi "Home Ground"

Detik-detik Menentukan Perubahan Piagam Jakarta

Kelompok Syiah Rencanakan "Revolusi" Tahun 2018?

Jokowi SalahSatu Pemimpin Muslim Terkuat, tapi "Lembek" Soal Konflik di Suriah

Konflik Yaman, Perang Terselubung Arab Saudi-Iran

HTI Tidak Mengakui ISIS Sebagai Negara Islam

Perceraian Kang Jalal, Allah Pecah-Belah Rencana Makar Syiah di Indonesia

Lembaran Putih Petisi 50, Mengingat Kembali Tragedi Tanjung Priok 1984

Dari Tun Abdul Razak ke Najib Razak, Lompatan Besar Mahathir dan Relasi Sosial di Malaysia

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun