Seratus hari pertama sebuah pemerintahan sering kali menjadi barometer bagaimana arah kebijakan akan terbentuk, serta seberapa besar dampak yang ditinggalkan bagi rakyat.
Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, telah mengarungi perjalanan penuh tantangan dan harapan. Selama 100 hari pertama, telah tercatat banyak langkah-langkah strategis yang memulai perjalanan besar untuk memperbaiki tata kelola negara.
Namun, di balik euforia dan klaim sukses, tetap ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Sebelum saya membahas lebih dalam terkait 100 hari kinerja Prabowo-Gibran, saya menganjurkan kompasianer juga memperluas pemahaman tentang sosok Presiden Prabowo; filosofi ekonomi, pandangannya terhadap oligarki, neoliberalisme, dan dampak disekitarnya.
Kompasianer dapat klik dan baca tulisan serial saya di:
Prabowo Subianto: Mengembalikan Perekonomian Indonesia ke Akar Pancasila
Prabowo Subianto: Mengembalikan Perekonomian Indonesia ke Akar Pancasila Bag 2
Sebelumnya saya juga sempat menulis topik 100 hari kepemimpinan Prabowo, kompasianer juga bisa berkunjung ke:
100 Hari Kabinet Merah Putih: Jejak Pertama Kepemimpinan Presiden PrabowoÂ
Selamat menikmati!
Survei Kepuasan Masyarakat: Mengukur Citra dan Harapan
Salah satu parameter utama dalam menilai kinerja pemerintah adalah tingkat kepuasan publik. Artikel ini menukil hasil survei dari dua lembaga yang cukup kredibel di tanah air. Litbang Kompas dan LSI Denny JA.
Sigi Litbang Kompas terhadap 1.000 respoden di 38 provinsi Indonesia dilakukan pada periode 4-10 Januari 2025 dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error sekira 3,10 persen (Kompas.com, 20/1/2025).
Hasilnya sangat mengagumkan, apalagi bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya di periode yang sama.
Sebanyak 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, masih ada 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas.
Litbang Kompas juga membuktikan bahwa semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah-bawah, menengah-atas, dan atas, kompak memberikan nilai yang baik kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Angka itu ternyata juga selaras dengan tingkat keyakinan responden terhadap kinerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 89,4 persen responden yang menyatakan yakin. Sedangkan, yang tidak yakin hanya 10,6 persen responden.
Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga independen seperti LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny JA ada gambaran yang cukup menarik mengenai pandangan masyarakat terhadap Kabinet Merah Putih.
Survei LSI Denny JA yang dilakukan selama satu bulan, mulai 20 November hingga 20 Desember 2024 pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik mencapai angka 70 persen.
Angka ini mencatatkan lonjakan signifikan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yang tercatat di angka 65 persen pada periode yang sama.
Rakyat Indonesia tampaknya memberikan ruang yang lebih besar bagi Prabowo dan kabinetnya untuk melakukan pembenahan, meski tentu harapan mereka tetap tinggi.
Namun, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada 30 persen dari populasi yang meragukan kemampuan pemerintah untuk membawa perubahan signifikan.
Segmen ini, meskipun tidak dominan, memerlukan perhatian lebih dalam hal komunikasi kebijakan dan pengelolaan ekspektasi masyarakat.
Program-Program Populis: Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Salah satu ciri khas dari pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo adalah implementasi program-program populis yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kabinet Merah Putih telah meluncurkan 17 program prioritas, termasuk delapan program hasil terbaik cepat (quick win) yang dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Selain itu, keputusan untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen menjadi pembatasan hanya untuk barang premium juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025, membawa dampak besar terhadap penilaian publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga berhasil mengurangi biaya haji yang diharapkan diikuti dengan peningkatan layanan bagi para calon haji dan umroh.
Namun, meskipun ada banyak kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa semua kebijakan itu mencapai sasaran dengan efektif dan tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit.
Masih ada banyak kasus di mana distribusi bantuan terhambat oleh masalah di lapangan, seperti ketidaktepatan data penerima dan distribusi yang tidak merata.
Pembangunan Infrastruktur dan Kebijakan Ekonomi
Prabowo Subianto, yang dikenal dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi, telah menegaskan pentingnya membangun fondasi yang kuat untuk negara dalam jangka panjang.
Selama 100 hari pertama, Kabinet Merah Putih sudah mulai meluncurkan beberapa proyek besar yang akan menjadi penopang ekonomi nasional di masa depan.
Pemerintah baru-baru ini meresmikan beberapa proyek transportasi massal, salah satunya adalah kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya adalah rencana perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya.
Proyek ini diprediksi dapat mengurangi kemacetan dan biaya logistik, yang selama ini menjadi salah satu hambatan bagi daya saing ekonomi Indonesia.
Proyek ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan transportasi tetapi juga untuk mendorong sektor pariwisata dan industri kreatif di sepanjang jalur tersebut.
Di sektor ekonomi, pemerintah telah meresmikan beberapa kawasan industri baru yang diprioritaskan untuk investasi, termasuk kawasan industri hijau di Kalimantan dan Sulawesi.
Kebijakan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru dan meningkatkan produksi nasional di sektor-sektor seperti energi terbarukan dan manufaktur.
Teranyar, Presiden Prabowo menggelar Rapat Terbatas yang khusus membahas perkembangan proyek IKN. Diketahui bahwa Presiden sangat serius meminta pada tahun 2028 mendatang fungsi-fungsi pemerintahan sudah bisa dikerjakan dari IKN.Â
Namun, seperti halnya program-program sebelumnya, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pembangunan adalah masalah koordinasi antar sektor, serta masalah pendanaan dan pengawasan yang masih menjadi kendala dalam beberapa proyek besar.
Pemerintahan Efektif dan Efisien
Prabowo dengan latar belakang militer dan pebisnis sangat memahami pentingnya organisasi yang dapat bergerak cepat dalam implementasi program.
Upaya mengurangi pemborosan anggaran menjadi ciri dari prinsip efisiensi. Pemotongan anggaran ATK, pemotongan anggaran seremoni yang tidak memiliki dampak apapun bagi efisiensi, hingga pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Kebijakan ini merupakan Langkah awal yang sangat luar biasa demi menjaga Kesehatan APBN dan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih menyentuh kepada masyarakat bawah.
Tantangan ke Depan: Mewujudkan Stabilitas Politik dan Sosial
Kinerja kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama tentu jauh dari sempurna. Di sana sini maasih nampak ada kekurangan. Bagi Menteri-menteri yang tidak sanggup menyesuaikan dengan pola kerja Prabowo, tentu akan mengalami persoalan tersendiri.
Meskipun tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan hasil yang positif, pemerintah tetap harus menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari stabilitas politik, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penanggulangan isu-isu sosial yang semakin kompleks.
Salah satu tantangan terbesar adalah pengelolaan polarisasi sosial yang semakin meningkat di kalangan masyarakat.
Sebagai seorang pemimpin yang tegas, Prabowo harus mampu meredam perbedaan-perbedaan politik dan sosial yang berpotensi mengganggu kohesi sosial.
Komunikasi yang lebih inklusif, serta kebijakan yang berfokus pada rekonsiliasi sosial, menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam arus pembangunan.
Meskipun capaian ini patut diapresiasi, tantangan tetap ada. Jika kita melihat hasil survei Litbang Kompas, nampak adanya penilaian kepuasan publik tidak merata di semua kelompok sosial ekonomi.
Responden dari kalangan ekonomi bawah menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi (84,7 persen) dibandingkan dengan kalangan ekonomi atas (67,9 persen) dan berpendidikan tinggi (70 persen).
Hal ini menandakan bahwa meskipun kebijakan pemerintah bersifat populis, masih ada ruang untuk perbaikan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Penutup: Menuju 1000 Hari yang Penuh Makna
Seratus hari pertama adalah hanya sebuah awal dari perjalanan panjang yang harus ditempuh. Bagai fajar yang baru terbit, harapan dan tantangan terbentang luas di depan mata.
Masyarakat Indonesia, yang penuh dengan harapan, tentu ingin melihat bukti nyata dari perubahan yang telah dijanjikan. Namun, perjalanan ini membutuhkan lebih dari sekadar retorika dan angka-angka statistika.
Ia memerlukan aksi, konsistensi, dan keberanian untuk membuat keputusan yang kadang tidak populer tetapi sangat diperlukan.
Kepemimpinan Prabowo Subianto di bawah Kabinet Merah Putih memiliki potensi besar untuk merubah wajah Indonesia, namun tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan tanpa perjuangan yang terus-menerus.
Seratus hari hanyalah langkah pertama; seribu hari berikutnya adalah waktu untuk membuktikan bahwa perubahan itu benar-benar mungkin. Semoga.*
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
