Mohon tunggu...
Tino Rahardian
Tino Rahardian Mohon Tunggu... Jurnalis - Pegiat Sosial⎮Penulis⎮Peneliti

Masa muda aktif menggulingkan pemerintahan kapitalis-militeristik orde baru Soeharto. Bahagia sbg suami dgn tiga anak. Lulusan Terbaik Cumlaude Magister Adm. Publik Universitas Nasional. Secangkir kopi dan mendaki gunung. Fav quote: Jika takdir menghendakimu kalah, berikanlah dia perlawanan yang terbaik [William McFee].

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

100 Hari Prabowo-Gibran, Bukan Sekadar Retorika dan Angka Statistika

22 Januari 2025   18:41 Diperbarui: 23 Januari 2025   02:22 161
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden RI Prabowo Subianto. (Dok. Setpres via Kompas.com)

Angka ini mencatatkan lonjakan signifikan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yang tercatat di angka 65 persen pada periode yang sama.

Rakyat Indonesia tampaknya memberikan ruang yang lebih besar bagi Prabowo dan kabinetnya untuk melakukan pembenahan, meski tentu harapan mereka tetap tinggi.

Namun, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada 30 persen dari populasi yang meragukan kemampuan pemerintah untuk membawa perubahan signifikan.

Segmen ini, meskipun tidak dominan, memerlukan perhatian lebih dalam hal komunikasi kebijakan dan pengelolaan ekspektasi masyarakat.

Presiden Prabowo (Foto: setneg.go.id/Setpres)
Presiden Prabowo (Foto: setneg.go.id/Setpres)

Program-Program Populis: Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Salah satu ciri khas dari pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo adalah implementasi program-program populis yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kabinet Merah Putih telah meluncurkan 17 program prioritas, termasuk delapan program hasil terbaik cepat (quick win) yang dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Selain itu, keputusan untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen menjadi pembatasan hanya untuk barang premium juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025, membawa dampak besar terhadap penilaian publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun