Realita Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat di Indonesia

 

Dikutip dari sumber yang sama juga menyatakan bahwa berbagai tuntutan hukum telah dilakukan oleh pihak korban baik itu melalui mekanisme penyelesaian hukum perdata, penyelesaian administrasi maupun jalur hukum lainnya. Di antara dari mereka sudah berhasil memulihkan hak-haknya. Namun, dalam sejumlah putusan pengadilan, negara dan pemerintah juga tidak melakukan eksekusi terhadap putusan putusan pengadilan tersebut.

Berkaitan juga dengan perkembangan kasus pelanggaran HAM berat dan masa lalu, Kejaksaan Agung  telah membuat sebuah tim penyidik Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Paniai, Provinsi Papua.  Tim tersebut terdiri dari 22 orang jaksa senior dan diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang sejauh ini telah bekerja dengan fokus kepada pencarian dan pengumpulan alat bukti pelanggaran hak asasi manusia. 

Adapun usaha atau upaya yang dilakukan Komnas  HAM yaitu Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKPHAM), Pemetaan Hak Korban untuk Pemenuhan Hak Korban,  Komunikasi dan Koordinasi dengan Kementeri/Lembaga terkait, Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, serta Kampanye dan Edukasi Publik. Komnas HAM juga pada saat ini sedang membuat Standar Norma dan Pengaturan yang berhubungan dengan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

 Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah, telah sangat mencekik hati bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia di muka bumi pertiwi. Secara khusus, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia sangat parah. Masih ada peristiwa yang terjadi secara teratur, meskipun tidak jarang ada periode waktu yang terjadi penurunan jumlah pelanggaran HAM dan periode waktu yang terjadi peningkatan. jumlah pelanggaran tersebut. 

Sudah sewajarnya, ini menjadi bacaan tugas (humas) bagi bangsa Indonesia yang tegak, yang dilandasi oleh sila-sila yang digariskan dalam Pancasila, yang terangkum dalam lima kalimat yang khidmat. Negara Indonesia yang dalam hal ini adalah pemerintah yang mendapat mandat dari rakyat, yang mandatnya adalah untuk memajukan kesejahteraan dan perdamaian antar sesama warga negara, harus berupaya mencari solusi yang menyejukkan sisi kemanusiaan yang beradab dan memiliki kepribadian yang luhur guna menunaikan amanah. 

Kinerja seluruh elemen bangsa Indonesia dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan HAM, tentunya dengan solusi yang fleksibel, komprehensif, dan menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri. Padahal, untuk meredam hingga menghilangkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, ini bukan pekerjaan mudah dan serampangan. Melainkan pekerjaan yang membutuhkan kinerja dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

Perlu diketahui bahwa cara penyelesaian masalah dengan kekerasan atau senjata tidak lagi berhasil dilakukan, terlepas dari siapa yang memulai proses yang menyebabkan keadaan tidak harmonis dalam masyarakat di mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Ini adalah sesuatu yang harus diingat setiap orang. sarana pemukiman yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya; permukiman yang mengendapkan nilai-nilai kemanusiaan tentunya; penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara-cara yang lebih manusiawi, khususnya dengan memediasi diskusi damai antara pihak-pihak yang berkonflik. 

Karena cara penyelesaian damai lebih menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik, dan karena dapat mengurangi kerugian akibat konflik. Lebih praktis dan bijaksana untuk mencoba menyelesaikan perbedaan melalui negosiasi dan percakapan daripada menggunakan kekerasan. Di mana pun manusia diakui dan dihormati, maka hak asasinya sebagai manusia tidak akan melibatkan hak asasi manusia lainnya; sebaliknya, hak asasi manusia akan melibatkan hak asasi manusia yang mendasar. Oleh karena itu, para pengamat dan penyata lebih sering berada di garis depan dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM secara damai dan bermartabat.

Jika pola pikir seseorang hanya berpijak pada standar hak asasi manusia suatu bangsa, maka standar penegakan hak asasi manusia Indonesia tidak mungkin ditegakkan. Hal ini disebabkan karena budaya, struktur sosial, dan agama suatu bangsa memiliki pengaruh terhadap penegakan dan penegakan cita-cita hak asasi manusia di berbagai wilayah negara. bangsa Indonesia, selama belum menyadari nilai-nilai pembelaan HAM, artinya selama masih ada, hanyalah sebuah platform.