Penghitungan Deemed Dividend
Rumus Penghitungan: Deemed dividend dihitung dengan mengalikan persentase penyertaan modal Wajib Pajak dalam BULN Nonbursa dengan dasar pengenaan deemed dividend. Ini memberikan cara yang lebih jelas dan terukur untuk menghitung kewajiban pajak.
Pelaporan
Kewajiban Pelaporan: Deemed dividend harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada tahun pajak ketika deemed dividend tersebut diperoleh, memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu.
Secara keseluruhan, PMK 93/PMK.03/2019 berfungsi untuk memperjelas dan menyederhanakan proses perpajakan terkait dividen bagi Wajib Pajak dalam negeri, sekaligus meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak di Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 merupakan perubahan dari PMK Nomor 107/PMK.03/2017 yang mengatur mengenai penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungan pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri. Beberapa poin penting dari peraturan ini adalah sebagai berikut:
Tujuan Perubahan
Transparansi dan Kepastian Hukum: Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri, terutama terkait dengan penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak terdaftar di bursa efek14.
Ketentuan Utama
Deemed Dividend: Peraturan ini menetapkan bahwa Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki pengendalian langsung terhadap Badan Usaha Luar Negeri Nonbursa (BULN Nonbursa) akan dikenakan pajak atas deemed dividend, yang dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan laba setelah pajak dari BULN tersebut23.
Dasar Pengenaan Pajak: Dasar pengenaan pajak untuk deemed dividend adalah jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu, dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan tersebut.
