KKB Papua : Susi Marah dan Kita pun Tambah Marah
Pemilik Susi Air Susi Pudjiastuti yang juga mantan Menteri Kelautan itu marah mengenai penyanderaan pilotnya, Philip Mehrtens, oleh kelompok bersenjata atau KKB di Papua. Amarah itu dilampiaskan saat berkomunikasi via telepon dengan pendeta Karel Phil Erari.
Susi mengungkapkan kekecewaannya saat bertelepon dengan Erari, tokoh gereja di Papua : "Saya marah, kalau Pak Bishop (Uskup Papua) tanya saya, saya mau apa, kalau saya disuruh menyelamatkan pilot saya sendiri, saya akan minta bom sama TNI, saya bom semua sendiri, saya marah," demikian Susi -- lih kumparan https://tinyurl.com/2zs9a872
Susi tak habis pikir kenapa KKB malah membantai pasukan TNI yang datang untuk mengevakuasi Philip yang disandera KKB Papua sejak 7 Pebruari 2023. Menurut Susi pasukan itu bukan untuk menyerang KKB.
Kepada Erari, Susi mengungkit kontribusinya untuk Papua. Sudah lebih dari 20 tahun Susi Air terbang di Papua. Susi Air merupakan maskapai yang melayani penerbangan perintis di wilayah ujung timur Indonesia itu.
Dia juga banyak membantu masyarakat Papua. "Saya kasi
 obat-obatan, tangan saya mencuci luka orang-orang dan anak-anak Papua," kata Susi. Menyinggung nama Egianus Kogoya, pemimpin KKB yang menyandera Kapten Mehrtens, Susi pernah bertemu dengan Daniel Yudas Kogoya, ayah Egianus yang menurutnya adalah orang baik.
"Kenapa Egianus Kogoya menjadi orang biadab, bakar pesawat yang selama ini bawa makanan, obat-obatan, membawa orang Papua kemana saja diperlukan?" "Apa dosa saya? Apa salah saya? Saya marah sekali, setelah tahu mereka bunuh juga pasukan TNI yang tidak mau ngapa-ngapain," lanjut Susi.
Menurut Susi, pasukan TNI yang diserbu KKB itu adalah anak-anak muda bukan pasukan tempur, lantas kenapa KKB menembaki mereka begitu saja. "Terpikirkah itu oleh Egianus Kogoya dan kawan-kawan?" tanya Susi.
"Saya bicara sambil menangis karena marah. Kalian tidak adil kepada saya. Saya perempuan sendiri menghidupi ribuan orang, kalian aniaya itu, saya marah, saya sedih," kata Susi.
Karel Phil Erari pun meminta maaf atas apa yang terjadi. "I'm so sorry, Bu Susi," katanya. "Saya juga ikut menangis, saya pun marah. Ini bikin malu orang Papua," kata Erari.
Erari mengatakan dalam tempo dekat ini akan ke Jakarta, untuk melobi agar segera ada Perpres untuk pembebasan Kapten Mehrtens yang disandera Egianus dkk.
Harus ada tindakan dari Egianus Kogoya dkk agar melepaskan pilot itu tanpa syarat, kata Erari. Ia akan minta pimpinan gereja di pedalaman bertindak, saya akan dampingi mereka, bicara dengan Egianus Kogoya agar teman-teman di sana harus membebaskan Philip Mehrtens," kata Erari dalam rekaman suara - lih CNN https://tinyurl.com/2l4bmrq3
Erari pada awalnya meminta Susi agar menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan non-organik di Papua.
Susi merasa heran atas permintaan penarikan pasukan TNI. Ia menjelaskan anggota TNI yang ditembaki KKB adalah pasukan pengevakuasi, bukan pasukan penyerang.
"Kenapa mereka tembaki pasukan yang mau evakuasi? Saya marah, Pak Phil," kata Susi seraya menambahkan "Susi Air sudah hampir 20 tahun terbang di Papua, saya bantu masyarakat. Tolong tanya di distrik Mamit saya kasih obat-obatan, tangan saya cuci luka orang-orang, anak anak Papua. Saya marah," ujarnya.
Usai mendengar kemarahan Susi, Erari berjanji pihaknya akan menyusun rencana untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan KKB. Dia juga bakal meminta KKB membebaskan Mehrtens dalam kondisi selamat.
Lebih lanjut, Erari juga menyampaikan akan terbang menemui Susi untuk menyampaikan hasil pertemuan tsb. Tak cuma itu, Phil juga menawarkan bantuan untuk mengganti pesawat Susi yang dibakar KKB dalam insiden penyanderaan Mehrtens. "Ada grant yang diberikan kepada saya, jadi saya bisa bantu Ibu Susi untuk membeli pesawat baru kalau semua sudah oke. Ketika sudah oke semua, betul-betul Philip Mehrtens dibebaskan, kita akan cari pesawat baru," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023, sesaat setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Sudah hampir tiga bulan Mehrtens belum juga dibebaskan KKB. Pemerintah melalui TNI dan Polri masih terus berupaya melakukan operasi penyelamatan.
Selain menyandera pilot asal Selandia Baru itu, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Susi Air, menyusul belum lama ini menyerang empat prajurit TNI hingga meninggal dunia.
Kini, TNI memberlakukan status siaga tempur usai prajuritnya tewas dalam operasi penyelamatan Mehrtens. Siaga tempur diklaim akan diberlakukan di pusat operasi KKB.
Utopia
Kutipan berita aktual ini sengaja agak panjang, bukannya untuk mendramatisasi, tapi hanya untuk menunjukkan kepada kita betapa seorang Susi yang namanya dikenal sangat baik oleh semua anak bangsa di negeri ini bisa berang seperti itu.
Ia marah dalam timbre suara yang terdengar serak dalam rekaman percakapan yang ditayangkan luas di banyak media, betapa ia sudah membantu ribuan orang dengan susi air, betapa ia sangat menyayangi anak Papua, betapa ia sangat peduli pada keselamatan Philip Mehrtens sang pilot yang disandera, dan betapa ia pun mengenal baik ayah Egianus Kogoya yang ternyata adalah orang baik. Tapi itu semua sia-sia hanya karena watak tak terpuji seorang anak muda Egianus yang tak tahu diri dan tak pernah berkaca sejenak pun soal cita-cita utopis Papua Merdeka.
Apa semudah itu Papua Merdeka seperti membalik telapak tangan, seperti sim salabim cita-cita utopis itu langsung terwujud, seperti Lampu Aladin begitu ditiup muncul raksasa super baik yang akan menolongnya menggapai cita-cita utopis itu.
Jawabannya tentu Tidak. Papua merdeka adalah cita-cita utopis yang sejak lama diusung BSH atau Barisan Sakit Hati atau orang-orang Papua dan non-Papua yang tak kebagian. BSH adalah sebuah penyakit sosial di sebuah daerah yang sedang dikembangkan yang sedang bertransformasi menjadi daerah yang berdaya baik alam maupun sdmnya.
Kalaupun ada pergeseran nilai dalam turbulensi sosial-politik-ekonomi. Itu adalah konsekuensi logis dari akselerasi sebuah pembangunan, dan akan mencapai titik equilibrium baru pada perkembangan berikutnya sejauh dimonitor dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat.
Menyesatkan
Papua Merdeka sangatlah menyesatkan di kalangan OPM sekarang. Kalau di Timtim dulu kelompok bersenjatanya dikenal sebagai Falintil, dan kini di Papua kesohor sebagai KKB atau Kelompok Kriminal bersenjata.
KKB, kaum Idealis Papua yang mengawang-awang di langit biru dan aktivis OPM yang eksil di luar negeri. Itulah andalan Egianus dkk. Khusus andalan di luar negeri, mereka sesungguhnya sudah dipatahkan diplomat kita di MU PBB. Kesemberonoan negara-negara Melanesia yang sok-sok bantu gerakan separatis Papua ini pernah dipatahkan oleh seorang boru Tambunan diplomat muda Indonesia di PBB.
Indonesia sudah banyak belajar dari separatisme RMS, separatisme Sipadan dan Ligitan, separatisme Timtim, bahkan separatisme Permesta dan DI/TII tempo doeloe. Jasmerah atau jangan sekalipun melupakan sejarah. Itu yang terpenting bagi kita sekarang dalam rangka menjaga dan merawat NKRI bagi kepentingan anak-cucu kita di kemudian hari, hingga katakanlah visi Indonesia jaya bisa di awali perwujudannya pada 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045 yad.
Papua tak sama dengan Timtim
Persoalan Papua tak sama dengan persoalan Timtim yang akhirnya terlepas begitu saja karena sentimen barat dalam peta dunia yang membuat Portugal sengaja menggantungnya (atas restu AS dkk) sebagai sebuah resolusi bahwa Timtim adalah wilayah pendudukan Indonesia. PBB tak pernah mengakui UU Indonesia tentang integrasi Timtim kedalam NKRI. Tak heran misi PBB silih berganti datang ke Timtim, dan disitu pulalah kesempatan Horta dan Alkatiri bergerilya di pentas internasional dengan segala macam diksi politik yang menseolahkan Indonesia bertindak biadab di Timtim, belum lagi serangan dari tokoh agama seperti Uskup Belo, padahal Belo sendiri adalah manusia biasa yang hanya pandai menggunakan sentimen agama khusus dalam perpolitikan, kecuali untuk sebuah moral atas nama Pedofilia yang terbukti pernah dilakoninya sejak ditugaskan di Timtim pada 1980-an sampai Timtim terlepas dari NKRI, dan kini soal bejatnya Belo sudah diungkapkan media Belanda beberapa waktu lalu. Sangat menyedihkan tentunya. Koq bisa - seorang yang konon peraih Nobel perdamaian -- berbuat seperti itu. The answer is blowin in the wind, kata Bob Dylan.
Papua adalah Papua dan Papua adalah eks Hindia Belanda yang adalah Indonesia tempo doeloe yang kemudian menjadi NKRI sekarang. Tak ada resolusi PBB yang aneh tentang Papua, karena AS belum menjadi polisi dunia atau menjalankan politik hegemoni yang sewenang-wenang ketika itu. Maka tak ada separatis Papua yang bisa memainkan kartu disitu, kecuali negara-negara Melanesia yang sok teu mencoba menggalang Solidaritas Melanesia disitu, dan itupun setelah diprovokasi kaum idealis utopis dan aktivis-aktivis BSH asal Papua.
Propinsi Papua
Jumlah propinsi di Indonesia saat ini 38 propinsi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Setidaknya ada empat propinsi baru yang ditambahkan oleh pemerintah, yakni Propinsi Papua Tengah dengan ibukota Nabire, Propinsi Papua Selatan dengan ibukota Merauke, Propinsi Papua Pegunungan dengan ibukota Jayawijaya, dan Propinsi Papua Barat Daya dengan ibukota Sorong. Dengan dua propinsi sebelumnya, yi Papua dengan ibukota Jayapura dan Papua barat dengan ibukota Manokwari, maka Papua sekarang terdiri dari 6 Propinsi.
Empat propinsi baru tsb tertuang dalam UU No.14/2022 mengenai pembentukan Propinsi Papua Selatan, UU No.15/2022 tentang pembentukan Propinsi Papua Tengah, UU No.16/2022 tentang pembentukan propinsi Papua Pegunungan, dan UU No.29/2022 tentang pembentukan propinsi Papua Barat Daya.
Pemekaran Papua adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pemekaran ini akan memperpendek birokrasi. Tidak perlu lagi nanti koordinasi, komunikasi harus ke Manokwari, dari Sorong Raya cukup ke Kota Sorong sebagai ibu kota, kata Mendagri Tito Karnavian.
Jauh sebelumnya pada 21 Nopember 2001, Undang-Undang Otonomi Khusus bagi propinsi Papua dikeluarkan dan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, yakni Undang-Undang nomor 12 Tahun 2001. Dalam pasal 1 UU tsb ditegaskan orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari ratusan suku asli di propinsi Papua dan orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
UU Otsus jujur, betul orang Papua itu termasuk rumpun Melanesia. Tapi itu takkan pernah bisa menggugurkan thesis awal negeri ini bahwa kebangsaan Indonesia bukanlah berlandaskan ras, melainkan kebhinnekaan ras, mulai dari orang Aceh dan Batak di ujung barat, hingga orang Melanesia di ujung timur Indonesia. Kalau dalam kata-kata Bung Karno kebangsaan Indonesia itu di samping terbangun dari keragaman ras, juga terbangun dari rasa sepenanggungan dan sependeritaan karena kolonialisme barat, bahkan neo-liberalisme dalam perekonomian dunia di bawah sphere of influence AS dan barat.
Jumlah total penduduk Papua sekarang ini sebanyak 4,30 juta jiwa. Jumlah tsb didapatkan dari hasil Sensus Penduduk pada bulan September 2020 (SP2020).
Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak 2010, jumlah penduduk Papua mengalami penambahan sekitar 1,47 juta jiwa, dan dalam kurun waktu yang sama, laju pertumbuhan penduduk Papua sebesar 4,13 persen per tahun.
Terlihat seperti ada perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010 yang sebesar 5,39 persen. Meski demikian, laju pertumbuhan penduduk Papua periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen - lih BPS https://tinyurl.com/2mjqt468
Sementara dari 4,30 juta penduduk Papua, sebesar 92,83 persen atau sekitar 3,99 juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara, sisanya sebesar 7,17 persen atau sekitar 308 ribu penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP.
Jumlah ini mengindikasikan penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya dan sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK/KTP, itu terbukti cukup banyak.
Dari hasil SP2020 dapat diketahui mayoritas penduduk Papua didominasi oleh generasi Milenial dan generasi Z.
Proporsi generasi Milenial sebanyak 32,09 persen atau sekitar 1,37 juta dan generasi Z sebanyak 30,38 persen dari total populasi Papua atau sekitar 1,30 juta. Dari sudut pandang demografi, seluruh generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif. Sementara itu, Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif.
Sekitar 7 tahun lagi, Generasi Z akan mencapai usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan baik di masa sekarang maupun yang akan datang, mengingat generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor pembangunan bagi masa depan Propinsi Papua secara keseluruhan.
6 daerah Propinsi di Papua dengan luasan sekitar 81.049,30 km2 (lih wikipedia) membuat kita berdecak kagum dan terpesona bahwa Papua adalah propinsi terbesar dan terluas di Indonesia. Daerah ini di samping kaya dengan sda yang bernilai ekonomis dan strategis, yang telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasainya, juga merupakan hari depan Indonesia yang tentunya harus dikembangkan sebaik-baiknya dengan diujungtombaki warga Papua sendiri.
Adalah omongkosong kalau dikatakan tak ada keadilan di Papua. Itu hanyalah diksi kaum idealis dan kaum BSH avontur yang pada dasarnya malas bekerja, apalagi berpikir bagaimana agar daerah itu segera melambung namanya di pentas internasional. Mereka malah mengojok-ojok dan memprovokasi dengan angin surga bagaimana agar Papua lepas dari NKRI dan merdeka. Dasar idiot tak tahu diri.
Tetap konsisten
Solusi Papua? Untuk apa? Masalahnya solusi itu sudah lama tuntas. Boleh dikata usai Pepera 1960-an, seluruh Hindia Belanda sudah dalam pangkuan NKRI. Itulah final solution-nya.
Soal Freedom palsu yang diseolahkan adalah hak dasar kaum OPM dengan mengacu pada HAM palsu barat yang mengHAMkan apa saja sejauh selaras dengan kepentingan mereka. Kalau perlu HAM tentang kucing pun harus diperjuangkan, sampai seorang perwira TNI yang menembaki kucing geladak yang selalu mengotori halamannya di Bandung harus ditindak hanya gegara diviralkan oleh kaum munafik yang berlagak mencintai kucing, meskipun tahu kucing itu brengsek karena kucing liar. Ee ternyata mereka itu tak pernah tahu arti dan makna HAM dalam perkucingan Indonesia yang seharusnya bisa menjaga ketenteraman kenyamanan dan kedamaian lingkungan sekitar. Halahh!
Dalam rangka pembebasan Pilot Susi Air Philip Mehrtens, kita tetap mendukung solusi damai. Biarlah pendeta sekaliber Karel Phil Erari yang menjalankan misi itu dan TNI yang menyiapkan evakuasi Mehrtens ke Jakarta. Kasihan Ibu Susi.
Kita tetap konsisten melangkah membangun Papua dengan visi nasional Indonesia. Satu poin penting bahwa Freeport bukan lagi masalah bagi Papua dan bangsa ini, sebab dalam perjanjian baru di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia adalah pesaham terbesar disitu. Kebijakan dan keadilan untuk Papua bisa dimulai dari situ.
Yang perlu sekarang adalah mencari cara yang paling efektif bagaimana TNI-Polri menangkapi orang-orang Autis yang tak pernah tahu bahwa ia sesungguhnya Autis dan meresahkan ortunya dan siapa saja, tapi tak mungkin dihabisi.
Sebagai gantinya tangkaplah dan penjarakanlah mereka para provokator angin surga dari rumpun kaum Idealis Utopis dan Kaum BSH si pemalas yang selalu menyanyikan lagu keadilan zaman baheula tentang Papua solution, padahal itu sudah lama tuntas tas tas tas tas ....
Joyogrand, Malang, Mon', May 08, 2023.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
