f) Kualitas guru dan staf pengajar yang buruk
g) Akses pendidikan lambat karena keterbatasan teknologi di daerah.
-Upaya pemerintah untuk memajukan pemerataan pendidikan di Indonesia
Berbagai inisiatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, seperti. Meningkatkan jumlah anak yang mengenyam pendidikan. Saat ini pemerintah berusaha untuk menaikkan tingkat pendidikan penduduknya, hal ini sudah terjadi sejak tahun 1984. Indonesia berusaha menyelaraskan pendidikan dasar formal, kemudian pada tahun 1994 melanjutkan wajib belajar selama sembilan tahun, kemudian meningkat menjadi 12 tahun. Selain itu, pemerintah meningkatkan bantuan dalam bentuk subsidi.Gerakan Orang Tua Asuh, Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Propenas (1999) mencakup program untuk pendidikan dasar dan pra-sekolah dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan sekolah. Program tersebut meliputi pendidikan dasar, prasekolah, dan menengah untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun sebagai program pengembangan pendidikan pasca sekolah (PLS), yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memiliki atau tidak memiliki waktu. memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, kesempatan mengembangkan usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mencapai hal tersebut, upaya yang dilakukan yaitu dengan Sosialisasi dan ragam tawaran pendidikan serta kualitas dan kuantitas warga belajar Kejar paket B sesuai dengan jenjang rata-rata akan ditingkatkan untuk mendukung wajib belajar 9 tahun dan pengembangan serta potensi berbagai bentuk ekstrakurikuler. pendidikan berbasis kondisi lingkungan melalui pemanfaatan prasarana dan kelembagaan.
Peningkatan mutu pendidikan dasar dan prasekolah dilakukan dengan meningkatkan penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk buku pelajaran sekolah dasar, buku pelajaran, alat peraga khusus (IPS), IPA dan matematika, perpustakaan, laboratorium dan fasilitas lain yang diperlukan. Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat program LPDP dan Bidikmisi yang merupakan program beasiswa pemerintah bagi lulusan SMA/SMK kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mahasiswa yang berkesempatan mendapatkan beasiswa Bidikmisi dan LPDP diharapkan tidak hanya berprestasi tetapi juga mampu berpartisipasi atau berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan ini melalui program wajib belajar sembilan tahun, pemberian beasiswa kepada masyarakat kurang mampu atau fakir miskin, kemudian memberikan Bantuan Keuangan Operasional (BOS). Meskipun ada sekolah gratis, bantuan dana operasional (BOS) atau dana bahan bakar, bantuan itu tidak merata. Masih banyak orang miskin yang tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, padahal semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Selain program tersebut, pemerintah memiliki program yang berhubungan dengan pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia, seperti B. SM3T, yaitu program pengiriman guru ke daerah terpencil selama setahun untuk membangun pendidikan yang lebih baik. di dalam distrik-distrik di. KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) digunakan bagi siswa kurang mampu untuk mendapatkan bantuan melanjutkan studi. Terdapat program PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) untuk membantu masyarakat yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi yang memiliki kendala ruang dan waktu untuk menyelesaikan program studi ini. Program PPG (Pendidikan Profesi Guru) bagi lulusan sarjana yang ingin menjadi guru profesional untuk meningkatkan kualitas guru yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
C. KESIMPULAN DAN SARANÂ
KESIMPULANÂ
Berdasarkan peristiwa nyata atau berdasarkan fakta dilapangan  yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia saat ini yaitu Munculnyaanak yang masih kekurangan pendidikan formal di daerah pedesaan dan perbatasan. Untuk memudahkan anak kota belajar dari SD hingga SMP Tidak seperti anak  pedalaman atau perbatasan yang tinggal di daerah tersebut sulit untuk belajar karena di daerah mereka banyak yang tidak memiliki sekolah, konsekuensi nyatanya adalah distribusi manajemen yang tidak merata pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Berdasarkan fakta yang ada, faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendidikan di Indonesia di pedesaan atau daerah perbatasan terjadi karena pemerintah kurang meminati pendidikan di pedesaan atau pedesaan perbatasan. Faktor pendidikan dapat mempengaruhi kita melihat dari faktor internal, personel yang berperan dalam pemerintahan, seperti pendidikan nasional, dewan pendidikan daerah serta sekolah maju dalam pendidikan.
