Alih-alih pemirsa disuguhi tayangan dengan berita yang objektif dan meliputi penjelasan dari kedua belah pihak (cover both stories), sayangnya informasi yang disampaikan cenderung membela satu pihak dan menyalahkan pihak lainnya. Ada yang membela MUI dan lantas menyudutkan BPJS Kesehatan, begitu pula sebaliknya. Jikalau sudah begini, bias konfirmasi berupa efek Halo akan semakin membesar nilai sensasinya karena masyarakat pasti sudah memiliki kesan tertentu kepada kedua stasiun televisi swasta nasional tersebut.
Â
Â
Diskusi Berisi Esensi
Jujur, saya salut dengan ketenangan sikap dan kesantunan perilaku yang telah ditunjukkan oleh segenap jajaran BPJS Kesehatan melalui media massa dalam menanggapi fatwa MUI terbaru tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mereka kelola selama ini. Sejak fatwa haramnya program JKN dari BPJS Kesehatan beredar luas di kalangan umum, berdasarkan pengalaman saya dalam mengikuti perkembangan beritanya melalui media massa, saya belum mendapati pihak BPJS Kesehatan menanggapinya dengan emosi yang meledak-ledak.
Â
Bisa jadi karena pihak BPJS Kesehatan telah menyadari bahwa media bersama para timnya sangat efektif dan efisien peran serta fungsinya sebagai penyeimbang dan pengontrol informasi yang beredar di kalangan masyarakat luas. Hal ini terbukti dari paparan Pak Ikhsan saat Nangkring BPJS yang menyatakan bahwa dari target tingkat kesadaran (awareness) masyarakat sebesar 65% tentang adanya program JKN, ternyata melampaui target hingga mencapai 95%.
Â
Program JKN dari BPJS yang dimulai sejak 1 Januari 2014 memang terjadi pada periode ketika arus informasi begitu mudahnya diakses masyarakat umum via media massa dalam format cetak dan digital serta media sosial. Munculnya blog yang diisi para jurnalis warga juga turut membantu proses distribusi informasi yang berimbang, obyektif, dan inspiratif tentang program JKN, termasuk dari para Kompasianer.
Â
