Penerapan penyebab kasus korupsi di indonesia pendekatan Robert klitgaard, dan Jack bologna

   Dalam sistem yang didominasi monopoli, masyarakat yang membutuhkan layanan sering kali dipaksa untuk membayar biaya tambahan yang tidak resmi (pungli), karena mereka tidak memiliki alternatif lain.

4. Minimnya Insentif untuk Perbaikan Kualitas Layanan 

   Dengan tidak adanya kompetisi, penyedia layanan tidak terdorong untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas pelayanan. Hal ini dapat memperburuk praktik korupsi karena fokus lebih diarahkan pada keuntungan pribadi daripada kepuasan publik.

5. Budaya Korupsi yang Sistemik

   Dalam monopoli yang berlangsung lama, korupsi dapat menjadi norma yang sulit diberantas. Pelaku merasa aman karena sering kali ada jaringan perlindungan dari rekan kerja atau atasan.

Studi Kasus di Indonesia

- Sektor Perizinan: Beberapa studi menunjukkan bahwa sektor perizinan, seperti izin usaha atau pembangunan, sering kali terhambat oleh monopoli kekuasaan, di mana pejabat tertentu memiliki kendali penuh. Hal ini mendorong pengusaha untuk memberikan suap guna mempercepat proses. 

- Pelayanan Publik Dasar: Dalam layanan seperti kesehatan atau pendidikan, monopoli kekuasaan pada tingkat tertentu telah menciptakan ketergantungan masyarakat pada penyedia layanan tertentu, meningkatkan risiko pungli dan pengabaian terhadap standar pelayanan minimum.

Solusi untuk Mengurangi Korupsi akibat Monopoli Kekuasaan:  

1. Penguatan Sistem Pengawasan  

   Membentuk lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan memastikan transparansi.