Selain itu, langkah pencegahan dengan adanya jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan kebersihan pernapasan, bukanlahn sekedar penyiapan cairan pencuci tangan, pengecekan suhu tubuh atau pemberian jarak antrian dan jarak duduk di kursi.
Yang lebih utama adalah sikap mental manusianya dalam berdisiplin menjalankan aturan. Lalu, menurut laporan KPAI baru ada 18 persen sekolah yang siap dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19, sementara 80 persen lebih lainnya tidak siap.
Hal ini mengkawatirkan, karena sebagaimana rilis resmi yang disampaikan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada 18 Mei 2020, bahwa tak kurang dari 584 anak dinyatakan positif mengidap Covid-19 dan 14 anak di antaranya meninggal dunia.
Sementara itu, jumlah anak yang meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 berjumlah 129 orang dari 3.324 anak PDP tersebut.
Ini baru berbicara sekolah, bagaimana dengan pusat-pusat keramaian seperti pasar dan mall, yang banyak dikunjungi oleh para ibu bersama keluarganya, terutama anak-anaknya. Mungkinkah menjaga jarak minimal satu meter bisa diterapkan, dan apakah seluruh fasilitas seperti cuci tangan bisa dipastikan tersedia di setiap sudut? Jika ini tidak bisa dipastikan, maka akan sangat memungkinkan gelombang kedua Covid-19 akan kita alami.
Saran untuk Pemerintah
Selain hal yang sudah diungkapkan di atas, ada beberapa faktor penting lain yang harus dilakukan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan new normal, yaitu:
Pertama, pemerintah harus melakukan evaluasi dan kajian mendalam untuk merumuskan Road Map yang Evidence Based Policy bersama para ahli epidemologi, ahli virus, dan pakar lain terkait agar kebijakan yang akan diberlakukan sesuai kondisi lapangan.
Hasil kajian juga diikuti dengan penyusunan Road Map menuju new normal atau fase-fase tahapannya. Road map ini akan menjadi panduan bagi penyelenggara pemerintah dalam mengarahkan dan mengedukasi masyarakat memasuki fase demi fase dengan cara yang tepat.
Tidak boleh lagi ada kasus seperti di Indramayu. Awalnya ditetapkan sebagai zona merah dengan 4 kasus positif, Â sekarang justru masuk zona kuning-orange, padahal kasus positifnya mencapai 22. Tidak sinkronnya informasi seperti ini tentu saja membuat publik bingung dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah soal kebenaran data Covid-19
Kedua, pemerintah dapat memulai new normal sebagai uji coba di daerah yang sudah memenuhi syarat dengan evaluasi ketat dalam kurun waktu sepekan dan seterusnya. Uji coba di daerah tertentu tersebut mesti disertai upaya meminimalisir resiko gelombang kedua atau bertambahnya wilayah episentrum baru dengan kasus eksponensial, atau potensi kasus transmisi baru akibat arus balik mudik yang tidak terkelola.
