Di zaman Soeharto, ketika berbicara tentang demokrasi, pertanyaan yang akan muncul adalah apa itu demokrasi? Ya, Indonesia yang merupakan negara demokrasi dibawah kepemimpinan Soeharto tidak mengenal yang namanya demokrasi.
Pada tahun 1971, pemilu dimenangkan mutlak oleh Golkar. Soeharto menggerakkan seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berserta seluruh jaringannya, termasuk pegawai negeri sipil, dan juga persatuan guru diharuskan memilih Golkar.
Selain itu, orang-orang yang merupakan aktivis prodemokrasi tahun 1997-1998 hilang tak tahu arah ditangan Petrus. Kasus itu masih membekas sebagai salah satu pelanggaran HAM terberat dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Keempat, Dilarang mengkritik pemerintah.
Meski tidak ada undang-undang yang melarang kritikan dari masyarakat terhadap pemerintah, di zaman orde baru tidak ada yang berani mengkritik pemerintah secara sembarangan.
Salah satu kisah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Udin, seorang wartawan harian Bernas Yogyakarta yang seringkali menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah orde baru dan militer harus tewas akibat penganiayaan dari orang yang tak dikenal.
Sri Bintang Pemungkas, salah satu orator hebat di zaman orde baru termasuk narapidana yang dituduh melakukan makar padahal apa yang dilakukan Sri Bintang Pemungkas adalah bentuk dari ekspresi demokrasi.
Sri Bintang Pemungkas membentuk Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada Mei 1996 yang memicu amarah Soeharto dan menjebloskan ke dalam penjara pada bulan Mei 1997.
Bukan Hanya Udin dan Sri, Muchtar Pakpahan adalah salah satu narapidana yang dituduh melakukan kericuhan di Medan padahal Muchtar yang dikenal sebagai aktivis organisasi yang memimpin para buruh dan menyuarakan hak-hak mereka.
Kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter membuat masyarakat bisu, takut dan gentar berekspresi.
Kelima, Kasus korupsi merajalela.
