"Super Hero" Habibie yang Kita Kenal

Penjara hanya untuk para pelaku kriminal -Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie

B.J Habibie merupakan cendekiawan dan Presiden Republik Indonesia yang ke-3. Tahun 1998, tahun dimana Habibie mengambil alih kursi kepresidenan menggantikan Soeharto.

Saat itu, umur saya baru beranjak tiga tahun dan Habibie merupakan presiden yang pertama kali saya ketahui. Meski masih dalam masa kepolosan pada saat itu, umur tiga tahun sudah bisa mengenal dengan baik seseorang melalui fotonya apalagi seorang presiden.

Ayah saya adalah orang pertama yang memperkenalkan Habibie melalui foto-foto bersama kabinetnya waktu itu dan saya mengenalnya sebagai pembuat pesawat terbang.

Rabu, 11 September 2019, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta menjadi saksi bisu wafatnya, Profesor B.J Habibie. Meninggalnya Habibie merupakan sebuah duka besar bagi bangsa Indonesia.

Ya, Habibie dikenal bukan hanya sebatas pembuat pesawat seperti yang saya kenal di masa kecil. Ketika saya mengenal dunia internet, saya mengetahui dan mengenal Habibie sebagai pahlawan bahkan saya tidak ragu menyebutnya sebagai juruselamat Indonesia.

Bukan hanya saya yang mengenalnya sebagai pahlawan atau juruselamat Indonesia tetapi banyak masyarakat Indonesia terlebih mereka yang sudah beranjak dewasa pada masa kepemimpinan Habibie.

Terlepas dari campur tangan dan perjuangan para aktivis mengakhiri masa orde baru dan memulai masa reformasi sebagai wajah baru bangsa Indonesia, Habibie memiliki posisi penting dalam kehidupan baru bangsa Indonesia.

__________________________

Kondisi Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto

Di Eropa, berbicara tentang otoriter, Hitler merupakan orang pertama yang dipikirkan. Hitler dikenal bukan sebatas pemimpin otoriter tetapi juga dikenal sebagai killer yang menumpas jutaan orang Yahudi.

Di Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto layaknya seperti Hitler. Orde baru yang merupakan era kekuasaannya dikenal sebagai era yang menakutkan.

Pertama, Indonesia dililit utang yang sangat besar.

Dari catatan detikFinance, rasio utang di era Soeharto mencapai 57,7% terhadap PDB. Pada 1998 lalu, utang pemerintah berada di kisaran Rp 551,4 triliun, sementara PDB berada di kisaran Rp 955,6 triliun.

Hal tersebut yang akhirnya membuat mendadak pada Januari 1998, dolar menguat menyentuh level Rp 11.000. Kemudian pada Juli 1998, rupiah terus merosot , US$1 setara dengan Rp 14.150. Pada 31 Desember 1998, rupiah menguat perlahan, tapi hanya mampu meningkat hingga Rp 8.000 untuk US$1.

Akibatnya, terdiri dari ratusan perusahaan skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Diperkirakan lebih dari 70% perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang terpukul parah dan hampir lumpuh.

Bukan hanya itu, PHK secara besar-besaran, melesatnya harga-harga barang dan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat lebih dari 50% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Krisis ini merupakan catatan sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia.

Kedua, Petrus (Penembak Misterius).

Siapa yang tidak mengenal istilah ini di zaman orde baru? Sebuah pasukan operasi khusus dari pemerintahan Soeharto yang menanggulangi segala bentuk tindakan kejahatan saat itu.

Meski di zaman ini negara sangat aman, tentram, tindak kriminalitas juga sangat jarang, para pembuat kejahatan dan pengganggu keamanan negara ditembak mati oleh mereka. Sebuah hal yang tidak ditemukan di zaman reformasi.

Ketiga, Apa itu demokrasi?

Di zaman Soeharto, ketika berbicara tentang demokrasi, pertanyaan yang akan muncul adalah apa itu demokrasi? Ya, Indonesia yang merupakan negara demokrasi dibawah kepemimpinan Soeharto tidak mengenal yang namanya demokrasi.

Pada tahun 1971, pemilu dimenangkan mutlak oleh Golkar. Soeharto menggerakkan seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berserta seluruh jaringannya, termasuk pegawai negeri sipil, dan juga persatuan guru diharuskan memilih Golkar.

Selain itu, orang-orang yang merupakan aktivis prodemokrasi tahun 1997-1998 hilang tak tahu arah ditangan Petrus. Kasus itu masih membekas sebagai salah satu pelanggaran HAM terberat dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Keempat, Dilarang mengkritik pemerintah.

Meski tidak ada undang-undang yang melarang kritikan dari masyarakat terhadap pemerintah, di zaman orde baru tidak ada yang berani mengkritik pemerintah secara sembarangan.

Salah satu kisah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Udin, seorang wartawan harian Bernas Yogyakarta yang seringkali menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah orde baru dan militer harus tewas akibat penganiayaan dari orang yang tak dikenal.

Sri Bintang Pemungkas, salah satu orator hebat di zaman orde baru termasuk narapidana yang dituduh melakukan makar padahal apa yang dilakukan Sri Bintang Pemungkas adalah bentuk dari ekspresi demokrasi.

Sri Bintang Pemungkas membentuk Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada Mei 1996 yang memicu amarah Soeharto dan menjebloskan ke dalam penjara pada bulan Mei 1997.

Bukan Hanya Udin dan Sri, Muchtar Pakpahan adalah salah satu narapidana yang dituduh melakukan kericuhan di Medan padahal Muchtar yang dikenal sebagai aktivis organisasi yang memimpin para buruh dan menyuarakan hak-hak mereka.

Kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter membuat masyarakat bisu, takut dan gentar berekspresi.

Kelima, Kasus korupsi merajalela.

Dilansir dari historia.id, ada empat kasus korupsi terbesar di zaman itu, Pertamina, Bulog, Telkom, Jajaran Pers dan Grafika.

Selain itu, dilansir dari CNN Indonesia, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menguntungkan kroni, entah anak, keluarga, atau kelompok kecil dari kroni yang dimiliki Presiden. Contohnya pembuatan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), organisasi yang dibentuk untuk mengelola monopoli sapta niaga cengkeh di Indonesia saat itu diuntungkan kepada Tommy Soeharto, anak kandung Soeharto dan proyek-proyek lainnya.

__________________________

"Angin Segar" bernama Habibie

Perjuangan para aktivis 98 untuk mengakhiri kejayaan Orde Baru layak untuk mereka disebut sebagai juruselamat Indonesia bukan Habibie. Akan tetapi, sebetulnya keberadaan Habibie sebagai wakil presiden pada saat itu adalah keberuntungan bagi bangsa Indonesia.

Habibie pro reformasi. Hal ini diketahui oleh beberapa kalangan yang masih pro orde baru sehingga pengangkatan Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto menuai pro-kontra.

Namun, posisi Habibie berdiri teguh pada konstitusi yang mengatur tentang wakil presiden siap menggantikan presiden yang mangkat dan sebagainya.

Menjadi orang nomor satu Indonesia yang memiliki hak mutlak disegala bentuk keputusan, Habibie memanfaatkan semuanya dengan baik.

Berikut keputusan-keputusan atau kebijakan politik Habibie yang sangat berpengaruh terhadap transisi masa orde baru dan reformasi:

Pertama, Perbaikan krisis ekonomi.

Meski di akhir masa pemerintahannya, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS, Habibie berhasil berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar yang masih berkisar antara Rp 10.000 -- Rp 15.000 di awal pemerintahannya sebagai langkah yang mampu menetralisir kembali kestabilan ekonomi.

Habibie juga menerapkan independensi Bank Indonesia yang lebih fokus pada perekonomian Indonesia.

Selain itu, Habibie membuat beberapa keputusan yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia antara lain:

1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
2. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
3. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
4. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
6. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
7. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kedua, Demokrasi ditegakkan.

Munculnya partai-partai politik di Indonesia bahkan terdapat puluhan partai politik dikarenakan kebijakan Habibie yang memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya melalui pembentukan tiga undang-undang yang demokratis yaitu :

1. UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
2. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
3. UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR

Habibie pun tak tanggung-tanggung mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen yang dibuat oleh pemerintahan Soeharto. Termasuk pembebasan narapidana Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan.

Ketiga, Regulasi pemberantasan korupsi dan batasan masa jabatan presiden.

Untuk meredam korupsi era orde baru yang dilakukan secara besar-besaran, Habibie mengeluarkan Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Termasuk Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.

Keempat, Penegakan HAM.

Pelanggaran HAM yang terjadi di zaman orde baru sungguh memprihatinkan. Puluhan aktivis yang hilang tanpa jejak menunjukkan bahwa HAM tidak ada gunanya di zaman itu.

Oleh karena itu, Habibie menerbitkan Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menegakkan kembali HAM sebagai hak dasar setiap manusia.

Itulah sederet kebijakan penting Habibie yang bagi saya adalah kebijakan yang menyelamatkan nyawa Bangsa Indonesia. Terlepas dari beberapa kegagalan dalam masa kepemimpinannya, Habibie di mata saya dan Indonesia adalah penyelamat. Dia telah memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Selamat Jalan Pak Habibie, Terima kasih untuk segala dedikasinya untuk Indonesia. Karyamu akan selalu dikenang sepanjang masa.

Salam!!!

NTT, 11 September 2019

Neno Anderias Salukh

Referensi: Satu; Dua; Tiga; Empat; Lima; Enam