Bagaimana Pendekatan Klitgaard dan Bologna Diterapkan? (How)
1. Pendekatan Klitgaard: Memahami Korupsi Secara Sistemik
Model Robert Klitgaard memandang korupsi sebagai hasil dari kombinasi faktor-faktor struktural dalam sistem. Penerapannya di Indonesia dapat dilihat melalui analisis berikut:
Monopoli Kekuasaan
Monopoli terjadi ketika satu pihak memiliki kendali penuh terhadap suatu sumber daya atau proses pengambilan keputusan. Contohnya adalah kasus korupsi di sektor sumber daya alam seperti tambang dan kehutanan. Monopoli pada izin eksploitasi seringkali menjadi celah korupsi, seperti dalam kasus korupsi izin usaha pertambangan yang melibatkan pejabat daerah.
Diskresi Tanpa Kontrol
Diskresi merujuk pada kebebasan pejabat dalam membuat keputusan tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Sebagai contoh, pengaturan anggaran daerah sering kali dilakukan tanpa transparansi. Pada kasus Dana Desa, beberapa kepala desa menyalahgunakan diskresi mereka untuk kepentingan pribadi.
Minimnya Akuntabilitas
 Akuntabilitas yang rendah menciptakan lingkungan di mana korupsi sulit dideteksi dan dihukum. Misalnya, lemahnya pengawasan internal pada lembaga seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering menjadi alasan terjadinya penyimpangan dana.
Strategi Implementasi:
Untuk menerapkan pendekatan Klitgaard, pemerintah Indonesia dapat melakukan langkah-langkah berikut:
1. Desentralisasi yang Transparan: Mengurangi monopoli dengan membagi kewenangan secara adil dan transparan.
2. Peningkatan Pengawasan: Memperkuat lembaga pengawas independen seperti KPK dan Ombudsman.
3. Penerapan Teknologi Digital: Mengadopsi sistem e-government untuk mengurangi peluang diskresi tanpa kontrol.
2. Pendekatan Jack Bologna: Menangkap Elemen Individu dalam Korupsi
Fraud triangle dari Jack Bologna memberikan fokus pada tiga elemen kunci yang memotivasi individu untuk melakukan korupsi:
1. Kesempatan (Opportunity)
  Kesempatan muncul ketika terdapat celah dalam sistem yang memungkinkan individu melakukan korupsi. Misalnya, dalam kasus korupsi e-KTP, lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa memberi kesempatan kepada pelaku untuk menggelembungkan anggaran.
 Solusi:
  - Meningkatkan sistem audit internal.
  - Menerapkan mekanisme whistleblowing untuk mendeteksi celah sejak dini.
