penuh, agar semua pihak dapat memahami posisi masing-masing dan mencapai
kesepakatan yang saling menguntungkan.
Pemerintah harus memperbaiki sistem pengangkatan guru honorer, termasuk dengan
menetapkan prosedur yang jelas dan mudah dipahami oleh sekolah-sekolah. Hal ini
penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administratif di masa mendatang [3].
Selain penataan administrasi, pemerintah juga perlu memperbaiki kesejahteraan guru
honorer, baik dari segi gaji maupun status pekerjaan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi para guru honorer untuk menjadi ASN,
serta menjamin hak-hak mereka sebagai tenaga pendidik.
Program cleansing yang dilakukan pemerintah daerah harus dievaluasi ulang [4].
Jika memang bertujuan untuk membersihkan sistem dari ketidaksesuaian prosedural,
langkah tersebut harus dilakukan secara bijak, tanpa harus mengorbankan tenaga
