proses belajar mengajar tidak terganggu.
Perlunya pemerintah untuk memperkuat regulasi dan prosedur pengangkatan guru
honorer agar kasus seperti ini tidak terulang di masa mendatang [2]. Jika memang ada
kesalahan administratif yang dilakukan oleh pihak sekolah, hal tersebut harus
diselesaikan melalui jalur yang adil dan transparan, tanpa harus mengorbankan nasib para
guru yang telah bekerja keras.
Untuk mengatasi masalah ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa, ada
beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah:
Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus
memfasilitasi dialog terbuka antara pihak sekolah, Disdik, dan para guru honorer
untuk mencari solusi yang adil. Audiensi ini harus dilakukan dengan transparansi
