sepenuhnya menghargai peran guru honorer dalam mendukung sistem pendidikan di
Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki nasib tenaga
honorer, termasuk melalui rencana penataan tenaga non-ASN. Di sisi lain tindakan seperti
pemecatan ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam implementasi kebijakan.
Pemutusan kerja sama dengan ratusan guru honorer ini berpotensi memberikan
dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di DKI Jakarta. Pada awal
tahun ajaran baru, dimana sekolah-sekolah seharusnya memfokuskan perhatian pada
proses belajar mengajar, pemecatan ini bisa menyebabkan kekurangan tenaga pengajar.
Dalam jangka pendek sekolah-sekolah yang terdampak harus mencari pengganti guru
honorer yang diberhentikan, yang mungkin tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat.
Ini dapat menghambat proses belajar mengajar dan merugikan para siswa yang
