Kesimpulan dan Saran
Penelitiian ini menunjukkan bahwa peran teknologi dalam proses demokrasi semakin diharuskan. Pemilih pemula, khususnya dari generasi milenial dan Z, sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan media sosial dalam memilih calon pemimpin, terutama pada saat pemilihan umum atau pilkada. Media sosial menjadi sarana yang tidak hanya memungkinkan pemilih untuk memperoleh informasi tentang kandidat, tetapi juga menjadi platform untuk berdiskusi, berinteraksi, dan mengedukasi diri tentang berbagai isu politik. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa generasi Z memiliki kesadaran politik yang tinggi, meskipun banyak di antara mereka yang cenderung pasif secara langsung dalam kegiatan politik konvensional.
Melalui media sosial, mereka lebih aktif dalam mengikuti perkembangan politik terkini, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Pemilih pemula yang menggunakan media sosial seperti Instagram dan Twitter, misalnya, menganggap platform ini memberikan mereka kemudahan dalam mengakses informasi secara real-time dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi politik tanpa perlu terlibat secara langsung dalam kampanye atau debat politik tradisional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim et al. (2020), yang menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat yang efisien untuk mendorong partisipasi politik di kalangan pemilih pemula di kota Yogyakarta.
Namun partisipasi politik melalui media sosial terlihat meningkat, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah fenomena disinformasi dan berita palsu yang tersebar dengan cepat melalui platform-platform digital. Disinformasi ini seringkali mengaburkan pemahaman pemilih pemula mengenai calon yang mereka pilih, bahkan dapat mempengaruhi keputusan politik mereka secara negatif. Oleh karena itu, meskipun media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik, penyebaran informasi yang tidak benar harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan media.
Selain itu, ada kecenderungan bagi sebagian pemilih pemula untuk hanya terlibat dalam bentuk partisipasi politik yang minim, seperti memberikan like atau komentar pada konten-konten politik di media sosial, tanpa melakukan aksi politik yang lebih konkret, seperti memilih atau terlibat dalam kampanye. Menurut Nasution et al. (2020), ini menunjukkan bahwa meskipun pemilih pemula memiliki kecenderungan untuk aktif dalam diskusi politik di dunia maya, mereka tidak selalu mengubah partisipasi tersebut menjadi tindakan nyata pada saat pemilihan. Oleh karena itu, diharuskan untuk mendorong mereka agar lebih proaktif dalam mengambil bagian dalam proses pemilu, tidak hanya di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata.
Pada pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula tidak dapat dipandang secara sepihak. Media sosial memiliki peran yang kompleks, di mana di satu sisi ia memfasilitasi partisipasi politik, namun di sisi lain, ia juga dapat memperburuk polarisasi politik. Pemilih pemula sering kali terjebak dalam "echo chamber" atau ruang gema, di mana mereka hanya mendengarkan opini yang sejalan dengan pandangan mereka, tanpa terpapar dengan sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya keterbukaan dalam dialog politik yang sehat, yang pada akhirnya menghambat kemajuan dalam pembangunan demokrasi yang lebih inklusif.
Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik, ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang lebih mendalam dan kritis, terutama bagi pemilih pemula. Sebagaimana yang disarankan oleh Kadir (2022), pendidikan politik yang dilakukan melalui media sosial harus memperkenalkan konsep-konsep dasar demokrasi, serta cara-cara untuk menganalisis informasi secara kritis. Dengan demikian, pemilih pemula dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan menjadi peserta aktif yang memahami isu-isu politik secara lebih komprehensif.
Untuk menekankan peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengedukasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, tentang diperlukan keterlibatan aktif dalam pemilu dan bagaimana mereka dapat berperan dalam memilih calon pemimpin yang terbaik. Penyuluhan dan kampanye yang berbasis pada media sosial bisa menjadi cara yang efektif untuk menjangkau audiens muda, mengingat mereka sangat terhubung dengan platform-platform tersebut. Selain itu, peran media massa yang terpercaya juga sangat diharuskan dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif untuk menghindari jebakan disinformasi.
Sebagai saran, diharuskan untuk memperkuat regulasi dan kebijakan terkait penggunaan media sosial dalam konteks politik. Regulasi yang mengatur penyebaran informasi di media sosial perlu diperkuat untuk mengurangi dampak buruk dari disinformasi dan polarisasi yang dapat merugikan kualitas demokrasi. Selain itu, perlu adanya platform yang mendorong keterlibatan yang lebih nyata dari pemilih pemula, baik dalam bentuk pendidikan politik atau aktivitas partisipatif lainnya, untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi penonton di dunia maya, tetapi juga pelaku aktif dalam proses politik yang terjadi.
Walaupun media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan pemilih pemula, tantangan besar terkait penyebaran disinformasi dan kurangnya keterlibatan nyata harus diatasi. Pemilih pemula yang lebih aktif dan teredukasi akan memperkuat kualitas demokrasi, terutama dalam konteks pemilu yang semakin berperan diharuskan dalam memilih pemimpin masa depan. Oleh karena itu, diharuskan untuk terus mengedukasi dan mendorong partisipasi aktif pemilih pemula untuk menciptakan demokrasi yang lebih matang dan inklusif.
Â
