Korupsi adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik untuk pemberantasannya. Melalui esai ini, telah ditegaskan bahwa pemahaman komprehensif tentang faktor sosiolegal adalah kunci untuk mengatasi korupsi. Hanya dengan mengintegrasikan reformasi hukum dengan transformasi sosial, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus berupaya memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik korupsi, demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.
Â
Sumber:
Â
ACLC KPK. (2023). Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Diakses pada 8 Maret 2023, dari https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia
Bandaharo, S. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Warta Dharmawangsa, Edisi 52, April 2017.
Hananti, N. P., Pratama, R. A., & Sidabutar, T. R. A. (2023). Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. Indigenous Knowledge, 2(5).
Harahap, W. A. Z., Syarifuddin, A., & Hermawan, B. (2021). Pengaruh perubahan sosial dalam perkembangan hukum di Indonesia. LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum, 3(1)
Indonesia Corruption Watch. (n.d.). Korupsi dan Budaya. Diakses 7 Maret 2023, dari https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-budaya
Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10(1).
Kuncorowati, P. W. (2005). Peranan penegak hukum di Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Jurnal Civics: Kajian Kewarganegaraan, 2(2).
