2. Pemutusan Kontrak
Kreditur dapat memiliki hak untuk memutuskan kontrak kredit jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini dapat memicu kewajiban pembayaran penuh atau adanya perjanjian mengenai restrukturisasi kewajiban.
3. Penuntutan Pidana
Dalam beberapa kasus, terutama jika terdapat indikasi penipuan atau tindakan melawan hukum, debitur atau pihak terlibat dalam pemberian kredit dapat dihadapkan pada tindakan hukum pidana. Ini dapat melibatkan penyelidikan dan penuntutan oleh otoritas hukum.
4. Pencatatan Hitam Kredit
Kreditur dapat melaporkan informasi tentang kredit bermasalah ke lembaga pemantau kredit. Ini dapat mengakibatkan pencatatan hitam (blacklisting) debitur, yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk mendapatkan kredit di masa depan.
5. Ketentuan Hukum Lainnya
Selain itu, konsekuensi hukum dapat bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Hal ini mencakup aturan mengenai kebangkrutan, penanganan sengketa, dan perlindungan konsumen.
Penting untuk diingat bahwa konsekuensi hukum dapat bervariasi, dan proses hukum selalu tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Oleh karena itu, pihak terlibat, baik kreditur maupun debitur, sebaiknya mendapatkan nasihat hukum yang kompeten untuk memahami implikasi hukum yang mungkin timbul dari situasi kredit bermasalah.
Peran IdScore dalam Mencegah Kredit Bermasalah
Penilaian kredit yang tepat menjadi kunci bagi lembaga keuangan dan perusahaan untuk mengelola risiko kredit bermasalah. Analisa dari IdScore memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk mengidentifikasi potensi kredit bermasalah sebelumnya, membangun kepercayaan, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan kredit dengan presisi
