 Di satu sisi, mengapa pemenuhan hak dan kewajiban tidak menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan kehidupan demokrasi?
 Di sisi lain, hak asasi manusia serta hak dan tanggung jawab warga negara hanya terjamin di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis.
 masu.
 Sangat masuk akal untuk mengatur secara operasional hak asasi manusia, serta hak dan kewajiban masyarakat nasional, dalam berbagai undang-undang dan peraturan.
 Peraturan tersebut menjadi standar penyelenggaraan negara agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam optimalisasi tugas negara.
 Hal tersebut kini menjadi pedoman atau pedoman bagi masyarakat suatu bangsa atau negara untuk mewujudkan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
 Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, namun konflik muncul karena tidak seimbangnya hak dan kewajiban.
 Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh penghidupan yang layak, namun kenyataannya banyak masyarakat yang tidak merasakan kekayaan sepanjang hidupnya.
 Semua itu terjadi karena pemerintah dan aparaturnya lebih mengutamakan hak bawaan dibandingkan kewajiban.
 Padahal, seorang pejabat tidak hanya penting mempunyai jabatan, tetapi juga kewajiban memikirkan dirinya sendiri.
 Dalam situasi seperti ini, hak dan kewajiban tidak bisa seimbang.
