Masalah kedua, kebijakan Anies dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sejauh ini tidak didasarkan pada klaim angka terinfeksi 15,000-30,000 jiwa dan angka kematian rata-rata akibat Covid-19 sebesar 1,500 jiwa per bulan.
Pada tanggal 16 Maret 2020, sebagai contoh, Anies malahan mengambil kebijakan pembatasan frekuensi dan jam operasi MRT dan Transjakarta. Â Akibatnya terjadi penumpukan penumpang di halte, menabrak anjuran "social distancing" (kemudian "physical distancing") sebagai upaya pencegahan perluasan penularan Covid-19. [3]
Pada tingkat satuan RT, khususnya di "kampung-kampung" Jakarta, kebijakan "social/physical distancing" itu juga tidak ditegakkan secara ketat. Â Warga masih tetap kumpul-kumpul tanpa masker di gang-gang pemukiman, seolah pandemic Covid-19 hanya "angin lalu".
Terbaru, kebijakan bantuan sosial untuk warga miskin  terdampak pandemi Covid-19 juga bermasalah.  Mulai dari data kelompok sasaran yang tidak valid, anggaran bantuan sosial yang tak mencukupi, sampai implementasi yang salah sasaran atau tumpang-tindih.
Sederhananya, jika Anies sungguh yakin bahwa dampak mematikan Covid-19 separah yang dia klaim, harusnya dari awal dia sudah menerapkan kebijaksanaan "social/physical distancing" secara ketat, tanpa perlu pakai "efek kejut" segala. Â
Juga, jika dia yakin dampaknya separah itu, maka dari awal dia mestinya sudah merealokasi anggaran untuk keperluan dana bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 secara memadai. Data kelompok sasaran seharusnya juga sudah tersedia secara akurat pada bulan Maret 2020.
Jika Anies kemudian berdalih ruang geraknya dibatasi oleh Pemerintah Pusat, maka itu alasan pembenaran diri saja. Â Sudah kerap terbukti, bukan karakter Anies untuk tunduk pada Pemerintah Pusat.
Berdasar analisis atas klaim jumlah korban Covid-19 ini menjadi jelas bahwa Anies bukanlah tipe birokrat yang konsisten mendasarkan kebijakannya pada rekomendasi sains. Â Ada kecenderungan Anies justru menggunakan argumen-argumen pseudo-sains, semata untuk membangun narasi pencitraan positif.
Â
Sains Ada Batasnya
Prinsip "pembangunan berbasis sains" itu baik. Tapi perlu diingat sains itu ada batasnya. Spesialisasi disiplin sains adalah batas pertama, lalu ada batas keberlakuan teori dan kekuatan metode. Â
Karena itu kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 mesti didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi sains lintas disiplin. Â Tidak cukup hanya mendengarkan rekomendasi sains Epidemologi, misalnya. Â Tapi juga rekomendasi sains Ekonomi, Sosiologi, Antropologi dan Politik.
Itupun tidak cukup. Â Harus memasukkan pertimbangan-pertimbangan politik praktis juga. Â "Perilaku politik Anies Baswedan" misalnya, mungkin menjadi salah satu faktor politis yang perlu dipertimbangkan juga.
