Apakah Dahlan Iskan, Dasep Ahmadi, dan Agus Suherman benar-benar melakukan tindak korupsi? Menurut advokat senior Soemarso, SH, menuduh seseorang korupsi atau tidak harus dibuktikan dulu, apakah ada unsur melanggar hukum dan merugikan negara. “Keduanya ini harus satu paket, tidak boleh salah satunya saja,” katanya.
Khusus kaitannya dengan masalah korupsi, apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu sebagai melanggar hukum. Dan apakah juga merugikan keuangan negara. Karena itu sangat prinsip. Jadi, meskipun dia melanggar hukum tapi tidak merugikan negara, itu tidak bisa dikatakan korupsi. “Apakah yang dituduhkan terhadap Dahlan Iskan ini sudah memenuhi kedua unsur itu,” ujarnya.
Sekarang kita kaji kasus urusan mobil listrik. Apakah ini melawan atau melanggar hukum ketika membuatnya. Itu yang harus dikaji, kalau merugikan negara, uangnya dari mana itu, apakah uangnya dari negara (APBN) atau sponsor. Kalau dari sponsor ya itu urusan sponsor, jadi sponsor yang harus bertanggung jawab.
Sepanjang tidak merugikan negara ya tidak masalah, bukan tindak pidana korupsi dia. Soal uang sponsor dari mana itu tidak bisa dikaitkan sebagai tindak pidana korupsi. Karena itu urusan sponsor. Apakah sponsor yang mengeluarkan uang itu telah merugikan negara? Apakah dipersalahkan kalau itu sebagai bentuk kerjasama BUMN dengan pihak tertentu?
Terkait PLN, apapun masalahnya kalau timing-nya ketika Dahlan Iskan menjabat, dia mengajukan program itu. Setelah itu dia kan sudah tidak menjabat. Jadi, “Dahlan Iskan belum tuntas. Kalau belum tuntas, apakah bisa dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan negara? Wong ketika proyek tersebut berjalan dia sudah tidak menjabat lagi.”
Meskipun dia telah menandatangani KPA, apakah itu sudah tuntas, karena ketika proyek berjalan, dia sudah tidak menjabat Dirut PLN, sehingga dia tidak punya tanggung jawab lagi. Pengganti Dahlan Iskan-lah (Dirut PLN baru) yang seharusnya bertanggung jawab sebagai KPA. Kriminalisasi terhadap Dahlan, Dasep, dan Agus, jelas akan “mematikan kreativitas” anak bangsa!
