Meningkatkan Pendapatan Negara. Ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti pajak, cukai, dividen BUMN, dan lainnya. Kenaikan PPN adalah salah satu contoh kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak.
Menekan Pengeluaran yang Boros. Salah satu contoh pengeluaran yang dinilai tidak efisien adalah anggaran belanja pegawai. Dengan melakukan reformasi birokrasi dan efisiensi pengeluaran di sektor ini, pemerintah dapat menghemat anggaran yang signifikan tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak.
Dalam konteks kebijakan fiskal, meningkatkan pendapatan melalui kenaikan pajak cenderung lebih cepat memberikan hasil, tetapi juga lebih rentan menimbulkan dampak sosial.Â
Sementara itu, efisiensi anggaran membutuhkan waktu lebih lama untuk diterapkan, tetapi dapat memberikan hasil yang lebih berkelanjutan tanpa membebani masyarakat.
Dampak Jangka Panjang Kenaikan PPN
Jika kenaikan PPN ini tetap diterapkan, dampak jangka panjangnya tidak bisa dianggap remeh. Ketika masyarakat merasakan tekanan dari kenaikan harga barang, mereka cenderung mengurangi konsumsi.Â
Ini dapat berdampak negatif pada sektor bisnis, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergantung pada daya beli masyarakat.Â
Dengan menurunnya permintaan, banyak bisnis yang berpotensi mengalami penurunan pendapatan, yang pada akhirnya dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan penutupan usaha.
Selain itu, kenaikan PPN juga dapat mendorong inflasi lebih lanjut.Â
Ketika harga barang dan jasa naik akibat peningkatan pajak, inflasi akan semakin tertekan, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat lebih jauh.Â
Ini bisa menjadi lingkaran setan di mana kenaikan pajak menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi, dan kemudian mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.
Kesimpulan
Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mungkin terlihat kecil secara nominal, tetapi dampaknya sangat besar bagi masyarakat.Â
