Dengan demikian, kelompok masyarakat yang lebih miskin, yang membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar, akan lebih terdampak oleh kenaikan ini dibandingkan dengan kelompok masyarakat kaya.
Alternatif: Efisiensi Anggaran Belanja Pegawai
Jika tujuan pemerintah adalah menambah penerimaan negara, ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan, yaitu melakukan efisiensi dalam pengeluaran, khususnya anggaran belanja pegawai.Â
Anggaran belanja pegawai pada tahun depan diperkirakan akan mencapai Rp500 triliun.Â
Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, dan berbagai bentuk remunerasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai lainnya di instansi pemerintahan.
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak kritik bahwa anggaran belanja pegawai di Indonesia terlalu besar dan tidak efisien.Â
Banyak sektor di pemerintahan yang masih menjalankan operasional dengan cara yang konvensional dan lambat, meskipun sudah ada kemajuan teknologi yang memungkinkan otomasi dan digitalisasi.Â
Dengan melakukan efisiensi melalui penerapan teknologi, serta meninjau kembali struktur birokrasi yang terlalu besar, pemerintah sebenarnya bisa memangkas sebagian dari anggaran belanja pegawai ini.
Diperkirakan bahwa dengan melakukan efisiensi dan otomasi, anggaran belanja pegawai dapat dipotong hingga 30%.Â
Ini berarti penghematan sebesar Rp150 triliun, atau hampir dua kali lipat dari tambahan penerimaan yang diharapkan dari kenaikan PPN.Â
Selain itu, penghematan ini tidak akan membebani masyarakat secara langsung, melainkan justru meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah.
Efisiensi atau Kenaikan Pajak?
Dalam menyehatkan keuangan negara, pemerintah sebenarnya memiliki dua pilihan besar, yaitu:
