Penistaan agama merupakan tindakan atau ucapan yang dianggap merendahkan atau menghina suatu agama atau keyakinan tertentu. Dalam konteks digital, penistaan agama dapat muncul dalam bentuk komentar, unggahan gambar, video, atau artikel yang dianggap menyinggung sensitivitas agama.
Fenomena ini semakin sering terjadi seiring dengan maraknya penggunaan media sosial dan platform digital lainnya.
Salah satu contoh nyata kasus penistaan agama di dunia maya adalah kasus yang melibatkan seorang individu di Indonesia yang dianggap menista salah satu agama mayoritas di negara tersebut.
Meskipun unggahan yang mengandung unsur penistaan telah dihapus, jejak digitalnya tetap ada, dan konten tersebut terus beredar melalui platform lain, seperti forum online, blog, atau situs berbagi video.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah konten kontroversial dihapus, jejak digitalnya sulit dihilangkan, dan dampaknya dapat berlangsung lama.
Dampak dari jejak digital yang berkaitan dengan penistaan agama sangat besar. Konten semacam ini dapat memicu kemarahan publik, memperburuk ketegangan antaragama, bahkan menyebabkan kerusuhan atau aksi kekerasan.
Di beberapa negara, termasuk Indonesia, penistaan agama adalah pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi hukum, baik melalui undang-undang yang mengatur tentang penistaan agama maupun undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
4. Implikasi Sosial dan Hukum Jejak Digital Penistaan Agama
Dalam perspektif hukum, jejak digital yang berkaitan dengan penistaan agama memiliki implikasi serius. Di banyak negara, termasuk Indonesia, tindakan menista agama di dunia maya dapat dikenakan sanksi pidana.
Undang-undang ITE misalnya, mengatur hukuman bagi siapa saja yang melakukan tindakan penistaan agama di internet, meskipun konten tersebut telah dihapus.
Di beberapa negara, terdapat juga tantangan dalam penegakan hukum terhadap penistaan agama di internet. Dalam konteks internasional, perbedaan pandangan mengenai kebebasan berpendapat dan penghinaan agama membuat peraturan dan penegakan hukum menjadi kompleks.
