Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia Pendekatan Robert Klitgard - Meisy Elisabeth Wokas (41421120046) - Prof Apollo

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi masalah yang bersifat sistemik, merusak hampir setiap aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan data dari Transparency International, Indonesia sering kali berada dalam daftar negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, meskipun ada berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini. 

Dampak dari korupsi di Indonesia sangatlah luas dan dapat dirasakan oleh hampir setiap lapisan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, bahkan politik.

 Korupsi tidak hanya mengurangi efektivitas pembangunan dan pemerintahan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyat. Kepercayaan yang hilang ini memperburuk ketidakstabilan sosial-ekonomi, menciptakan ketidakadilan di kalangan masyarakat, dan memperlambat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan negara.

Robert Klitgaard, seorang ahli dalam bidang pemerintahan dan korupsi, dalam teorinya yang dikenal dengan CDMA (Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability), memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami mengapa korupsi bisa berkembang dalam suatu negara atau organisasi. Teori ini menyarankan bahwa korupsi lebih mungkin terjadi ketika tiga elemen utama---monopoli, keleluasaan dalam pengambilan keputusan, dan rendahnya akuntabilitas---bertemu dalam suatu sistem pemerintahan atau organisasi. Dalam konteks Indonesia, masalah korupsi semakin diperburuk oleh struktur birokrasi yang kompleks, serta lemahnya sistem pengawasan yang ada. Ketidakmampuan untuk mengawasi proses-proses administratif dan pengelolaan anggaran menciptakan celah besar bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.

Salah satu contoh nyata dari penerapan teori Klitgaard dalam konteks Indonesia adalah kasus korupsi yang melibatkan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Proyek ini, yang seharusnya menjadi upaya untuk memperbarui sistem administrasi kependudukan di Indonesia, justru berakhir sebagai salah satu kasus korupsi terbesar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. 

Kasus e-KTP ini menjadi bukti nyata bagaimana elemen-elemen dalam teori Klitgaard---monopoli, diskresi, dan rendahnya akuntabilitas---bekerja bersama untuk menciptakan peluang besar bagi praktik korupsi yang merugikan banyak pihak. Melalui analisis kasus ini, kita akan mencoba menggali lebih dalam mengenai bagaimana penerapan teori ini dapat membantu dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

What: Apa Itu Teori CDMA oleh Robert Klitgaard?
Teori CDMA yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard menyarankan bahwa korupsi terjadi ketika tiga faktor utama ini saling bertemu: monopoli, keleluasaan dalam pengambilan keputusan, dan rendahnya akuntabilitas. Secara rinci, ketiga elemen ini bekerja dengan cara yang saling memperburuk situasi, memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk melakukan korupsi tanpa rasa takut atau penyesalan.

1. Monopoli Kekuasaan (Monopoly)
Monopoli dalam konteks ini merujuk pada situasi di mana kekuasaan atau kontrol atas sumber daya atau keputusan berada di tangan satu pihak atau kelompok, tanpa adanya mekanisme yang dapat mengimbangi atau mengawasi keputusan-keputusan tersebut. Dalam sistem yang memusatkan kekuasaan, pihak lain tidak memiliki akses untuk mempengaruhi atau mengawasi pengambilan keputusan yang ada, sehingga peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. 

Monopoli memberi kekuasaan yang sangat besar pada individu atau kelompok tertentu untuk mengendalikan sumber daya, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tanpa adanya distribusi kekuasaan yang lebih merata, kontrol terhadap keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi kehidupan banyak orang akan lebih rentan terhadap praktik korupsi.

2. Keleluasaan dalam Pengambilan Keputusan (Discretion)
Keleluasaan atau diskresi merujuk pada kebebasan yang diberikan kepada pejabat atau pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan dan pengelolaan sumber daya tanpa adanya aturan yang jelas atau batasan yang ketat. Semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh pejabat, semakin besar pula kesempatan mereka untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan diri mereka sendiri atau pihak yang berkolusi dengan mereka. 

Dengan adanya keleluasaan yang terlalu besar, praktik pengambilan keputusan menjadi sangat subyektif dan rentan terhadap potensi penyalahgunaan. 

Dalam banyak kasus, pengambilan keputusan yang tidak diawasi dengan ketat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya dapat mengarah pada korupsi. Kekuasaan tanpa kontrol yang efektif adalah faktor utama yang memicu terjadinya praktik-praktik tidak etis dalam pemerintahan dan organisasi.

3. Kurangnya Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas mengacu pada kewajiban bagi pengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik atau otoritas yang lebih tinggi. Ketika akuntabilitas rendah, pengambil keputusan merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakannya kepada siapa pun, yang membuka peluang bagi mereka untuk melakukan korupsi tanpa takut dihukum. 

Dalam sistem yang kurang transparan, pejabat tidak merasa terikat untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran atau kebijakan publik. Ini memperburuk situasi karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengaudit atau mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat. Akuntabilitas yang rendah menyebabkan tidak adanya tindak lanjut terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Why: Mengapa Teori Ini Relevan untuk Kasus di Indonesia?
Teori CDMA sangat relevan dengan kondisi Indonesia, di mana birokrasi yang rumit dan sistem pemerintahan yang penuh dengan celah memberikan peluang besar bagi terjadinya korupsi. Indonesia, sebagai negara yang memiliki berbagai sektor yang dikelola oleh pemerintah, menghadapi tantangan besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek publik.

1. Monopoli Kekuasaan: Di Indonesia, terdapat sektor-sektor tertentu di mana hanya segelintir pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola keputusan penting. Misalnya, dalam proyek-proyek besar di sektor infrastruktur atau administrasi publik, keputusan-keputusan penting sering kali hanya dikuasai oleh beberapa pejabat atau individu yang memiliki kedudukan tertentu. 

Hal ini membuat tidak ada pihak lain yang dapat mengawasi atau mengimbangi pengambilan keputusan, yang pada gilirannya mempermudah terjadinya praktik-praktik korupsi. Situasi ini menciptakan ketidakadilan karena banyak pihak yang seharusnya ikut terlibat dalam pengambilan keputusan tidak diberikan akses yang sama.

2. Keleluasaan dalam Pengambilan Keputusan: Banyak pejabat di Indonesia memiliki keleluasaan besar dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam menetapkan anggaran untuk proyek-proyek pemerintah atau dalam memilih rekanan proyek. Keleluasaan ini membuka peluang bagi pejabat untuk melakukan penyelewengan atau pemilihan rekanan proyek yang tidak profesional hanya karena adanya hubungan pribadi atau keuntungan bersama. 

Kebebasan ini memungkinkan mereka untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang seharusnya, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat.

3. Rendahnya Akuntabilitas: Dalam banyak kasus, sistem akuntabilitas di Indonesia masih sangat lemah. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik serta keterbatasan dalam hal pelaporan dan audit menyebabkan pejabat merasa aman melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Sering kali proses hukum berjalan lambat, atau bahkan terhambat, yang memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang seharusnya dijatuhkan.

How: Analisis Kasus Korupsi e-KTP Menggunakan Teori Klitgaard
Kasus korupsi proyek e-KTP adalah contoh nyata bagaimana teori Klitgaard dapat diterapkan di Indonesia. Proyek ini, yang awalnya dimaksudkan untuk memperbaharui sistem administrasi kependudukan di Indonesia, berakhir menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di negara ini.

1. Monopoli dalam Pengambilan Keputusan Proyek e-KTP 

Monopoli dalam konteks proyek e-KTP dapat dilihat dalam cara pengambilan keputusan dilakukan. Dalam proyek besar yang melibatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sangat umum bahwa sejumlah kecil individu atau kelompok memiliki kontrol penuh terhadap seluruh proses. Kasus e-KTP menunjukkan bahwa pengadaan proyek ini dikendalikan oleh beberapa pejabat penting yang memiliki hubungan erat dengan pihak penyedia layanan.

Proyek e-KTP, yang semula bertujuan untuk memperbarui sistem administrasi kependudukan Indonesia, diserahkan sepenuhnya kepada sebuah kelompok kecil dalam pemerintahan, yang mengendalikan proses pengadaan dan distribusi dana. Hal ini menciptakan peluang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan, karena hanya ada sedikit pihak yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.

Penyebab Korupsi dalam Konteks Monopoli:

• Konsentrasi Kekuasaan: Sejumlah pejabat memiliki kontrol penuh atas keputusan yang mengarah pada pemilihan perusahaan penyedia barang dan jasa. Dalam hal ini, pemilihan perusahaan tidak selalu dilakukan melalui proses tender terbuka, sehingga rentan terhadap kolusi dan penyalahgunaan kewenangan.
• Pembatasan Akses: Pihak-pihak lain yang seharusnya terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti lembaga pengawas independen atau publik, tidak diberi akses untuk mempengaruhi keputusan besar ini. Dengan demikian, kontrol penuh oleh sekelompok kecil pihak membuka celah bagi manipulasi dan korupsi.

 

Solusi untuk Mengatasi Monopoli:

• Distribusi Kekuasaan dan Pengawasan: Sistem pengambilan keputusan harus lebih terbuka dan melibatkan berbagai pihak. Misalnya, lembaga pengawas independen harus dilibatkan dalam proses pengadaan dan evaluasi proyek besar. Ini akan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang memiliki kontrol penuh terhadap keputusan-keputusan yang melibatkan anggaran negara.
• 
  
• Desentralisasi Pengelolaan Proyek: Proyek-proyek besar seharusnya dikelola oleh banyak pihak dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan terbuka. Hal ini akan mengurangi kesempatan bagi pihak tertentu untuk memonopoli kekuasaan.

2. Keleluasaan dalam Pengambilan Keputusan (Discretion) 
Keleluasaan dalam pengambilan keputusan terlihat jelas dalam pengelolaan anggaran proyek e-KTP. Pejabat yang terlibat memiliki kebebasan untuk menetapkan harga barang dan jasa, serta memutuskan alokasi dana. Dengan kebebasan yang diberikan, mereka dapat menggelembungkan biaya dan menyalahgunakan anggaran untuk keuntungan pribadi. Dalam proyek ini, misalnya, biaya untuk pembuatan e-KTP dilaporkan lebih tinggi daripada biaya yang seharusnya. Para pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini tidak merasa perlu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya karena minimnya pengawasan.

Penyebab Korupsi dalam Konteks Diskresi:

• Pengaturan Anggaran yang Tidak Transparan: Anggaran untuk proyek e-KTP seharusnya didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan dan standar harga yang adil. Namun, karena pejabat memiliki keleluasaan dalam penetapan anggaran, mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Hal ini memberikan ruang bagi mereka untuk menggelapkan dana.
• 
  
• Pemilihan Rekanan yang Tidak Kompeten: Dengan diskresi yang besar, pejabat dapat memilih rekanan yang memiliki hubungan personal atau politis dengan mereka, meskipun perusahaan tersebut mungkin tidak memiliki keahlian atau kapasitas untuk melaksanakan proyek dengan baik. Hal ini menurunkan kualitas hasil pekerjaan dan meningkatkan potensi terjadinya korupsi.

Solusi untuk Mengurangi Diskresi:

• Pembatasan Diskresi melalui Regulasi yang Ketat: Proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada prosedur yang jelas dan standar yang terukur, sehingga pejabat tidak memiliki kebebasan untuk mengubah keputusan berdasarkan preferensi pribadi. Misalnya, proses tender harus diatur secara ketat, dan pengawasan independen harus memastikan bahwa setiap langkah proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• 
  
• Transparansi dalam Proses Pengadaan: Setiap keputusan yang diambil dalam proyek besar seperti e-KTP harus didokumentasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, termasuk anggaran, pemilihan rekanan, dan justifikasi yang mendasari keputusan-keputusan tersebut. Dengan begitu, pejabat tidak dapat mengubah keputusan atau merubah anggaran tanpa pengawasan.

3. Rendahnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan Proyek 

Akuntabilitas yang rendah dalam pengelolaan proyek e-KTP adalah salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dalam kasus ini, meskipun ada indikasi penyalahgunaan anggaran, tidak ada upaya yang berarti untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan tindakan pejabat yang terlibat. 

Bahkan ketika proyek ini menghadapi masalah dan kontroversi terkait pengelolaan anggaran, tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum atau lembaga pengawas yang dapat menghentikan praktik korupsi ini.

Penyebab Korupsi dalam Konteks Akuntabilitas:

• Pengawasan yang Lemah: Lembaga pengawas, seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tidak diberi akses penuh untuk memeriksa penggunaan anggaran proyek atau untuk mengawasi jalannya proyek secara menyeluruh. Hal ini mengurangi efektivitas akuntabilitas, sehingga pejabat merasa bebas melakukan penyalahgunaan.
• 
  
• Proses Hukum yang Lambat: Ketika terungkap adanya penyalahgunaan dalam proyek e-KTP, proses hukum berjalan sangat lambat. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi dapat menggunakan waktu ini untuk menghindari hukuman atau mengurangi dampak dari tindakannya. Proses yang tidak transparan ini mengurangi rasa tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh pejabat.

Solusi untuk Meningkatkan Akuntabilitas:

• Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Berkala: Agar pengelolaan proyek publik seperti e-KTP lebih terkontrol, diperlukan pengawasan yang ketat dari lembaga pengawas yang independen dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. KPK dan BPK harus memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan audit dan memeriksa seluruh proses pengadaan serta penggunaan anggaran.
• Proses Hukum yang Cepat dan Tegas: Dalam menangani kasus-kasus korupsi besar seperti ini, sistem peradilan harus lebih cepat dan lebih tegas. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit hanya memberi kesempatan bagi para pelaku korupsi untuk menghindari hukuman. Pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi dapat menjadi deterrent yang efektif.

4. Dampak Kasus Korupsi e-KTP bagi Masyarakat dan Pemerintah 
Korupsi dalam proyek e-KTP berdampak luas. Secara finansial, negara mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik atau membiayai proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Secara sosial, kasus ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak orang merasa bahwa pemerintah tidak lagi dapat dipercaya untuk mengelola anggaran negara dengan baik dan mengutamakan kepentingan rakyat. Secara politik, korupsi semacam ini memperburuk citra pemerintah dan menurunkan legitimasi politik yang dimilikinya di mata rakyat.

5. Upaya Pencegahan dengan Mengacu pada Teori Klitgaard
Untuk mengurangi dan mencegah praktik korupsi seperti yang terjadi pada proyek e-KTP, beberapa langkah penting yang perlu diambil antara lain:

- Membatasi Monopoli Kekuasaan: Salah satu solusi adalah dengan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan terbuka. Proses tender yang kompetitif dan melibatkan lebih banyak pihak dapat membantu mengurangi dominasi satu kelompok atau individu dalam pengambilan keputusan.

- Memperkuat Pengawasan Eksternal dan Internal:  Meningkatkan pengawasan dari lembaga-lembaga independen seperti BPK, KPK, dan Ombudsman sangat penting. Selain itu, mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat dalam setiap lembaga pemerintah dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

- Meningkatkan Akuntabilitas: Mengembangkan sistem akuntabilitas yang lebih baik dengan penggunaan teknologi yang memungkinkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek pemerintah. Sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh publik dapat memberikan tekanan bagi pejabat untuk bertindak jujur dan terbuka.

Kesimpulan

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang terus menjadi hambatan utama dalam upaya pembangunan di Indonesia. Tidak hanya merusak tatanan pemerintahan dan institusi publik, tetapi juga berdampak negatif pada berbagai sektor sosial, ekonomi, dan politik. Pengaruh buruk dari korupsi menciptakan ketimpangan sosial yang semakin dalam, menghambat alokasi sumber daya yang optimal, dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem sosial. 

Selain itu, korupsi juga mengurangi daya saing ekonomi negara, karena praktik-praktik ini seringkali mengarah pada pemborosan anggaran negara, ketidakpastian investasi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Korupsi juga memperburuk kualitas pelayanan publik yang seharusnya bisa lebih maksimal. Oleh karena itu, masalah korupsi di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi masalah bersama yang memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan teori Robert Klitgaard memberikan pemahaman yang sangat berguna. Dalam teorinya, Klitgaard menghubungkan korupsi dengan tiga elemen utama, yakni monopoli, keleluasaan dalam pengambilan keputusan, dan rendahnya akuntabilitas. Ketiga elemen ini, menurut Klitgaard, merupakan penyebab utama terjadinya korupsi dalam suatu sistem pemerintahan. 

Ketiga faktor ini bekerja secara bersamaan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan munculnya praktik-praktik korupsi di Indonesia. Lebih dari itu, teori Klitgaard juga mengarahkan kita pada cara-cara untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui perubahan pada sistem pemerintahan, pengelolaan sumber daya, serta budaya yang ada dalam masyarakat.

Kasus korupsi yang terjadi dalam proyek e-KTP di Indonesia menjadi contoh yang sangat jelas dan mencolok tentang bagaimana ketiga elemen tersebut bekerja secara simultan dan saling memperburuk keadaan. 

Monopoli kekuasaan yang terkonsentrasi pada segelintir pihak yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, keleluasaan atau kebebasan yang dimiliki oleh pejabat untuk mengambil keputusan yang memengaruhi alokasi anggaran negara, dan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengawasan proyek negara menciptakan celah-celah besar bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang. 

Proyek e-KTP ini adalah contoh nyata di mana kebijakan yang seharusnya memberikan manfaat bagi rakyat, malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi segelintir oknum yang mengenyam keuntungan tidak sah dari proyek tersebut. Oleh karena itu, kasus ini mencerminkan bahwa ketiga elemen yang digambarkan dalam teori Klitgaard telah tercermin dengan jelas dalam praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek negara.

Monopoli dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada kekuasaan yang terpusat pada satu atau beberapa pihak yang memiliki otoritas, tetapi juga mencakup dominasi dalam pengelolaan anggaran dan proyek yang melibatkan sektor publik. 

Ketika proses pengambilan keputusan dikuasai oleh pihak yang memiliki kedudukan dan kekuasaan tertentu, hal ini membuka ruang bagi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu untuk meraih keuntungan tanpa mengindahkan kepentingan publik.

 Keleluasaan dalam pengambilan keputusan memberikan kebebasan bagi pejabat publik untuk menentukan siapa yang mendapatkan kontrak, bagaimana anggaran digunakan, dan apakah pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dilakukan dengan sungguh-sungguh. 

Sementara itu, rendahnya tingkat akuntabilitas yang terjadi dalam pengelolaan proyek negara mengakibatkan minimnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan implementasi proyek. Ketiga faktor ini, jika digabungkan, menciptakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi praktik korupsi untuk berkembang biak.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui langkah-langkah yang lebih sistematis dan komprehensif. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih transparan. Proses pengadaan yang transparan akan memudahkan dalam memantau dan mengawasi setiap tahapan proyek, serta memberikan ruang bagi masyarakat dan lembaga pengawas eksternal untuk melakukan pengawasan. 

Selain itu, reformasi dalam sistem pengawasan internal sangat penting untuk meningkatkan kinerja aparatur negara dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran. 

Pengawasan internal yang lebih ketat akan memperkecil kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang atau pemborosan anggaran oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Reformasi ini juga harus disertai dengan penerapan sistem akuntabilitas yang lebih tinggi, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka kepada publik.

Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek publik merupakan langkah yang sangat vital dalam mengurangi potensi terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memperkuat sistem pelaporan dan audit yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang independen. 

Proses audit yang dilakukan secara berkala dan terbuka akan membantu mendeteksi adanya penyalahgunaan anggaran atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proyek.

 Selain itu, memperkenalkan sistem penghargaan dan hukuman yang adil bagi para pejabat yang melaksanakan tugasnya dengan baik, serta memberikan sanksi tegas bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi, akan meningkatkan motivasi aparatur negara untuk bekerja dengan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, teori Klitgaard memberikan panduan yang sangat berguna dalam merancang kebijakan untuk memberantas korupsi.

Pencegahan korupsi juga harus melibatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan proyek-proyek publik. 

Melalui partisipasi masyarakat, korupsi dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan proyek juga akan memperkecil ruang bagi praktek-praktek korupsi. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi publik dalam sistem pemerintahan dan pemberantasan korupsi melalui berbagai saluran, seperti forum diskusi publik, laporan pengaduan masyarakat, dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsisten dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan publik.

Sebagai negara yang memiliki tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, Indonesia harus secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam teori CDMA (Corruption, Monopoly, Discretion, and Accountability) untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. 

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam memerangi praktik-praktik korupsi yang masih merajalela. Sebagai tambahan, pendekatan yang lebih berbasis pada teknologi, seperti penggunaan sistem informasi yang transparan untuk pelaporan anggaran dan pengelolaan proyek, juga dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mencegah korupsi. 

Dengan demikian, perjuangan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama, bersatu padu, dan saling mendukung dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka :

1. Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. University of California Press.
   Buku ini menguraikan teori CDMA yang sangat relevan untuk menganalisis mekanisme terjadinya korupsi dalam sektor publik dan menyediakan dasar untuk analisis proyek e-KTP.

2. Tan, A. L. (2015). Corruption and Anti-Corruption Measures: The Indonesian Experience. Asian Journal of Comparative Politics, 1(1), 28-38.
   Artikel ini membahas pengalaman Indonesia dalam mengatasi korupsi, termasuk kasus besar seperti e-KTP, dan bagaimana kebijakan anti-korupsi dapat diterapkan untuk mencegah korupsi di masa depan.

3. Suryadi, R. (2017). Korupsi Proyek E-KTP: Dari Pemikiran Kejaksaan Agung Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(4), 341-359.
   Jurnal ini memberikan analisis mendalam mengenai kasus korupsi e-KTP, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian dan tata kelola pemerintahan Indonesia.

4. Jakarta Post, The. (2017). "E-KTP Scandal: A Political Crisis for Indonesia." The Jakarta Post.
   Artikel ini membahas secara komprehensif tentang skandal korupsi yang melibatkan proyek e-KTP, serta implikasi politik dan hukum yang muncul akibat pengungkapan kasus tersebut.

5. Sampoerna, H. (2019). Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proyek Pemerintah: Pelajaran dari Kasus E-KTP. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 89-103.
   Artikel ini membahas bagaimana penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan proyek pemerintah, termasuk e-KTP, dapat mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara.