Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia Pendekatan Robert Klitgard - Meisy Elisabeth Wokas (41421120046) - Prof Apollo

Dengan demikian, perjuangan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama, bersatu padu, dan saling mendukung dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka :

1. Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. University of California Press.
   Buku ini menguraikan teori CDMA yang sangat relevan untuk menganalisis mekanisme terjadinya korupsi dalam sektor publik dan menyediakan dasar untuk analisis proyek e-KTP.

2. Tan, A. L. (2015). Corruption and Anti-Corruption Measures: The Indonesian Experience. Asian Journal of Comparative Politics, 1(1), 28-38.
   Artikel ini membahas pengalaman Indonesia dalam mengatasi korupsi, termasuk kasus besar seperti e-KTP, dan bagaimana kebijakan anti-korupsi dapat diterapkan untuk mencegah korupsi di masa depan.

3. Suryadi, R. (2017). Korupsi Proyek E-KTP: Dari Pemikiran Kejaksaan Agung Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(4), 341-359.
   Jurnal ini memberikan analisis mendalam mengenai kasus korupsi e-KTP, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian dan tata kelola pemerintahan Indonesia.

4. Jakarta Post, The. (2017). "E-KTP Scandal: A Political Crisis for Indonesia." The Jakarta Post.
   Artikel ini membahas secara komprehensif tentang skandal korupsi yang melibatkan proyek e-KTP, serta implikasi politik dan hukum yang muncul akibat pengungkapan kasus tersebut.

5. Sampoerna, H. (2019). Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proyek Pemerintah: Pelajaran dari Kasus E-KTP. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 89-103.
   Artikel ini membahas bagaimana penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan proyek pemerintah, termasuk e-KTP, dapat mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara.