Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia Pendekatan Robert Klitgard - Meisy Elisabeth Wokas (41421120046) - Prof Apollo

1. Monopoli dalam Pengambilan Keputusan Proyek e-KTP 

Monopoli dalam konteks proyek e-KTP dapat dilihat dalam cara pengambilan keputusan dilakukan. Dalam proyek besar yang melibatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sangat umum bahwa sejumlah kecil individu atau kelompok memiliki kontrol penuh terhadap seluruh proses. Kasus e-KTP menunjukkan bahwa pengadaan proyek ini dikendalikan oleh beberapa pejabat penting yang memiliki hubungan erat dengan pihak penyedia layanan.

Proyek e-KTP, yang semula bertujuan untuk memperbarui sistem administrasi kependudukan Indonesia, diserahkan sepenuhnya kepada sebuah kelompok kecil dalam pemerintahan, yang mengendalikan proses pengadaan dan distribusi dana. Hal ini menciptakan peluang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan, karena hanya ada sedikit pihak yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.

Penyebab Korupsi dalam Konteks Monopoli:

• Konsentrasi Kekuasaan: Sejumlah pejabat memiliki kontrol penuh atas keputusan yang mengarah pada pemilihan perusahaan penyedia barang dan jasa. Dalam hal ini, pemilihan perusahaan tidak selalu dilakukan melalui proses tender terbuka, sehingga rentan terhadap kolusi dan penyalahgunaan kewenangan.
• Pembatasan Akses: Pihak-pihak lain yang seharusnya terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti lembaga pengawas independen atau publik, tidak diberi akses untuk mempengaruhi keputusan besar ini. Dengan demikian, kontrol penuh oleh sekelompok kecil pihak membuka celah bagi manipulasi dan korupsi.

 

Solusi untuk Mengatasi Monopoli:

• Distribusi Kekuasaan dan Pengawasan: Sistem pengambilan keputusan harus lebih terbuka dan melibatkan berbagai pihak. Misalnya, lembaga pengawas independen harus dilibatkan dalam proses pengadaan dan evaluasi proyek besar. Ini akan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang memiliki kontrol penuh terhadap keputusan-keputusan yang melibatkan anggaran negara.
• 
  
• Desentralisasi Pengelolaan Proyek: Proyek-proyek besar seharusnya dikelola oleh banyak pihak dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan terbuka. Hal ini akan mengurangi kesempatan bagi pihak tertentu untuk memonopoli kekuasaan.

2. Keleluasaan dalam Pengambilan Keputusan (Discretion) 
Keleluasaan dalam pengambilan keputusan terlihat jelas dalam pengelolaan anggaran proyek e-KTP. Pejabat yang terlibat memiliki kebebasan untuk menetapkan harga barang dan jasa, serta memutuskan alokasi dana. Dengan kebebasan yang diberikan, mereka dapat menggelembungkan biaya dan menyalahgunakan anggaran untuk keuntungan pribadi. Dalam proyek ini, misalnya, biaya untuk pembuatan e-KTP dilaporkan lebih tinggi daripada biaya yang seharusnya. Para pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini tidak merasa perlu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya karena minimnya pengawasan.

Penyebab Korupsi dalam Konteks Diskresi:

• Pengaturan Anggaran yang Tidak Transparan: Anggaran untuk proyek e-KTP seharusnya didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan dan standar harga yang adil. Namun, karena pejabat memiliki keleluasaan dalam penetapan anggaran, mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Hal ini memberikan ruang bagi mereka untuk menggelapkan dana.
• 
  
• Pemilihan Rekanan yang Tidak Kompeten: Dengan diskresi yang besar, pejabat dapat memilih rekanan yang memiliki hubungan personal atau politis dengan mereka, meskipun perusahaan tersebut mungkin tidak memiliki keahlian atau kapasitas untuk melaksanakan proyek dengan baik. Hal ini menurunkan kualitas hasil pekerjaan dan meningkatkan potensi terjadinya korupsi.

Solusi untuk Mengurangi Diskresi:

• Pembatasan Diskresi melalui Regulasi yang Ketat: Proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada prosedur yang jelas dan standar yang terukur, sehingga pejabat tidak memiliki kebebasan untuk mengubah keputusan berdasarkan preferensi pribadi. Misalnya, proses tender harus diatur secara ketat, dan pengawasan independen harus memastikan bahwa setiap langkah proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• 
  
• Transparansi dalam Proses Pengadaan: Setiap keputusan yang diambil dalam proyek besar seperti e-KTP harus didokumentasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, termasuk anggaran, pemilihan rekanan, dan justifikasi yang mendasari keputusan-keputusan tersebut. Dengan begitu, pejabat tidak dapat mengubah keputusan atau merubah anggaran tanpa pengawasan.

3. Rendahnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan Proyek 

Akuntabilitas yang rendah dalam pengelolaan proyek e-KTP adalah salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dalam kasus ini, meskipun ada indikasi penyalahgunaan anggaran, tidak ada upaya yang berarti untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan tindakan pejabat yang terlibat.