Hal yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi di Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang.
Absurditas Syahwat Kekuasaan
Salah satu buah penting dari reformasi menurut Azra adalah tersedianya ruang kebebasan yang kian terasa cenderung tak bertepi. Setiap suara, keinginan dan kepentingan memiliki hak yang sama untuk diaktualisasikan berbagai kalangan.
Namun suara itu akan menjadi riuh, keinginan akan menjadi gaduh, bahkan kepentingan akan berbuah rusuh, ketika upaya mewujudkannya dilakukan tanpa aturan.
Inilah yang kita saksikan belakangan ini terkait dengan aktualisasi kepentingan elite politik dan menguatnya aspirasi masyarakat yang cenderung tak terkendali. Politik menjadi pintu masuk pemuas hasrat meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.
Akibatnya, demokrasi mengalami deviasi karena tindakan dan aksi atas nama demokrasi tak jarang berujung anarki. Ini semua merupakan muara dari perilaku politik yang mengalir melampaui mekanisme dan sistem yang tertoreh dalam konstitusi dan tata tertib hukum (law and order).
Kekuasaan seringkali diterjemahkan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, melupakan tujuan sejatinya untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga banyak 'penguasa' yang berujung dipenjara karena diawali oleh hasrat berkuasa dengan menghalalkan segala cara; penguasa yang hanya berorientasi pada kemegahan serta opportunity untuk menambah kekayaan semata dengan cara apapun ditambah mekanisme pemilihan 'penguasa' yang cenderung terlalu mahal dalam pemilu langsung. Yang suka tidak suka merupakan langkah awal bagi 'penguasa' untuk melakukan tindak korupsi dengan melihat realitas-normatif gaji seorang 'penguasa' yang sangat terbatas.
Referensi untuk mengabdi kepada umat, mensejahterkan rakyat dan menjadi pemimpin yang melayani---to servant---sudah dicontohkan oleh Muhammadiyah pada perhelatan Muktamar ke-48 lalu di Solo.
Belajar dari Muktamar Muhammadiyah; Tawaran Solusi
Muktamar Muhammadiyah di Solo yang ke-48 telah usai. Organisasi kemasyarakatan Islam modern ini telah memberikan teladan---prototype---dalam kegiatan berdemokrasi. Dalam konteks ini partai politik dan pemerintah bisa mengadopsi bagaimana seharusnya mengabdi untuk umat dan bangsa.
Tidak seperti Partai Politik, pemerintah, penegak hukum, KPU, Bawaslu, dan instrumen negara lainnya---bahkan ormas keagaamaan lainnya---Muhammadiyah benar-benar telah menunjukkan politik yang berkeadaban, bermoral dan berkemajuan. Politik tanpa mahar, tanpa uang, serta politik tanpa kegaduhan dan pertikaian. Politik pengabdian kepada umat.
