Pemerintahan Banyuwangi dibawah kepemimpinan Bapak Azwar Anas menerapkan prinsip green property pada arsitektur Banyuwangi, tentunya, dengan pendekatan ekologi yang terintegrasi dengan konsep wisata. Pemerintahannya menngibarkan semangat tagline "Kami mengatakan pada dunia; bandara dan pembangunan Banyuwangi boleh maju. Tapi  semua sektor dengan menerapkan aspek environmental, social dan governance menjadi indikator penerapan green economy di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terlihat pula dalam konsep pariwisata terpadu Banyuwangi dari hulu ke hilir (Lihat Gambar 03. Integrated Smart Tourism System)
Konsep pariwisata terpadu Banyuwangi ini diwujudkan dengan mengedepankan manfaat ekonomi, ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan teknologi tepat guna. Alhasil, sebagian besar sebanyak 296.706 UMKM melakukan transaksi langsung dengan wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi.
Mendorong Penerapan Ekonomi Hijau melalui Pembiayaan Berwawasan Lingkungan pada Banyuwangi Rebound, Sebuah Usulan.
Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi bertransformasi dibawah kepemimpinan Bapak Azwar Anas membawa kabupaten ini menjadi kabupaten dengan 194 prestasi yang diberikan secara nasional dan internasional. Kabupaten yang dapat menjadi pilot project penerapan pembiayaan berwawasan lingkungan secara masif. Mengapa?
Faktanya, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. Setelah proses pembenahan yang menyeluruh di semua lini dan sektor, Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten berwawasan lingkungan yang perlu untuk didorong penerapan green economy yang menyeluruh. Hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuwangi menunjukan penerapan indikator kebijakan pro ekonomi hijau ala UNEP secara menyeluruh, yakni:
- adanya peningkatan investasi public dan private di sektor green
- adanya peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan kerja di sektor green
- adanya peningkatan PDB (PDRB di tingkat Kabupaten) dari sektor green
- adanya penurunan penggunaan energi/sumber daya unit per produksi
- adanya penurunan level CO2 dan polusi per PDB
- adanya penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah
Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pembiayaan berwawasan lingkungan yang menargetkan, tidak hanya green property dan kendaraan berwawasan lingkungan, dengan alasan ketidaksiapan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penerapan ekonomi hijau kurang tepat disematkan di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintahan Banyuwangi sebagai bagian dari komponen penggerak utama penerapan ekonomi hijau berhasil menjadi kabupaten terinovatif melakukan pengendalian inflasi di tahun 2017 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik se-Jawa dan Bali di tahun 2021. Pemerintahan Banyuwangi juga berhasil menekan inflasi. Pemanfaatan dana desa untuk memasok beras dari Bulog oleh BumDes mampu menjual harga beras di bawah harga pasar. Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia memiliki kewajiban untuk mendorong Kabupaten Banyuwangi agar semakin memperluas penerapan aktivitas ekonomi hijaunya pada pembiayaan UMKM yang mau berinovasi pada produk hijau dan hasil pertanian yang menghasilkan produk pangan alternatif di Kabupaten Banyuwangi. Harapannya, penerapan pembiayaan berwawasan lingkungan tidak lagi hanya pembiayaan pada green property dan kendaraan berwawasan lingkungan ataupun proyek insfrastuktur hijau milik korporasi, mengingat Pemerintahan Banyuwangi telah lebih dahulu menerapkan Integrated Tourism System yang sangat berwawasan hijau. Selain itu tata kelola Pemerintahan Banyuwangi terintegrasi di seluruh wilayahnya selama proses transformasi dan hingga sekarang tetap berlanjut. Juda Agung, dkk (2021) menegaskan, dalam bukunya berjudul Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, bahwa guna mendukung tercapainya tujuan dari pembangunan hijau dan sosial dapat diakselerasi melalui penguatan tata kelola (governance). Dalam konteks tata kelola di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, penerapan tata kelola yang baik berhasil dibenahi selama periode transformasi di bawah kepemimpinan Azwar Anas dan masih terus dilanjutkan oleh pimpinan selanjutnya, Ipuk Fiestiandani.
Banyuwangi Rebound merupakan program Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dengan tiga pilar (tangguh pandemi, pulihkan ekonomi, dan merajut harmoni) dan dua fondasi (pelayanan publik yang ekselen dan partisipasi aktif publik). Program ini merupakan program pemulihan ekonomi yang bertujuan untuk menggerakan dan mendorong semangat baru masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai target penanganan di masa pandemi. Presentasi angka kemiskinan di Banyuwangi dari program Banyuwangi Rebound mengalami penurunan kemiskinan terendah di Jawa Timur menjadi 0,1% dari 8.06 di tahun 2020 menjadi 8,07% di tahun 2021. Hal ini dilakukan dengan fokus Pemerintahan Banyuwangi dalam melakukan program UMKM Naik Kelas, dimana permodalan UMKM melalui kredit dari perbankan dan proteksi pasar dari Pemerintahan dilakukan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi Rebound sendiri naik dari - 3.58% di tahun 2020 menjadi 4.08% di tahun 2021.
Program UMKM Naik Kelas di Banyuwangi dilakukan dengan i) menegaskan pelarangan pendirian bangunan Mal, termasuk Indomaret dan Alfamart, di wilayah Kabupaten Banyuwangi, 2) kemudahan akses pembiayaan dengan dana bergulir dan perbankan, dan 3) pembinaan Pemerintahan Banyuwangi dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dengan tema pengelolaan keuangan, pemasaran dan diversifikasi produk. Program ini selaras dengan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang berusaha menjaga kondisi kestabilan sistem keuangan di Indonesia, khususnya menghadapi tantangan pemulihan ekonomi di era pandemi dan dampak dari perubahan iklim.
Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, pelaku UMKM dan pertanian sekaligus perikanan/kelautan, serta pariwisatanya sangat siap untuk didukung membentuk ekosistem ekonomi hijau. Kabupaten Banyuwangi yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia akan mampu menjadi Kabupaten Jawara Ekonomi Hijau seiring dengan gencarnya dukungan otoritas dalam program Banyuwangi Rebound. Produk UMKM dan pertanianÂ
