Lahirnya layanan-layanan digital dan menjamurnya media sosial sejatinya sangat memudahkan aktifitas manusia jika dimanfaatkan dengan sangat apik. Disrupsi ini menyentuh hampir semua lini kehidupan, dimulai dari ekonomi, sosial budaya, bahkan sampai politik.
Dalam politik, media sosial dimanfaatkan untuk memberi suara, menyampaikan pendapat, bahkan kritikan secara terbuka kepada para pejabat publik yang merupakan representatif masyarakat.
Kemunculan media sosial ini kemudian sering dimanfaatkan masyarakat untuk menyatakan dukungan bahkan penolakan mereka bagi calon-calon yang dianggap mampu memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Sekalipun demikian, tidaklah menjadi sebuah hal yang pasti bahwa suara mereka didengar elit partai sebab pada faktanya parpol masih mejadi kunci terakhir penentuan siapa yang diusulkan mereka untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden.
Dengan demikian, proses penetuan ini masih dikategorikan semi tertutup karena inisiasi dan pengusulan belum melibatkan masyarakat secara langsung melainkan hanya berputar di tangan elit partai.
Nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno telah muncul di permukaan sejak Juli hingga Agustus 2022.
Akan tetapi kemunculan secara buttom up tersebut belum menjadi pilihan dibanding sosok Prabowo Subianto, atau Puan Maharani yang sering menonjol.
Dugaan sementara penyebab buttom up seolah-olah tidak digubris karena faktor personalisasi, ketokohan dan darah dinasti yang dimiliki nama-nama seperti Prabowo dan Puan.
Kedua nama itu seperti mengakar kuat karena Prabowo merupakan Ketua Gerindra yang beberapa kali maju sebagai calon presiden, sementara Puan mewarisi darah dinasti Soekarno dan juga dibayang-bayangi nama besar Sang Ibu, Megawati Soekarnoputri yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan.
Mengutip Pratama (2022), personalisasi ini merupakan sebuah keadaan di mana individu elit punya posisi yang sangat penting daripada organisasi atau kepentingan kolektif lain di dalam partai.
Hal tersebut menyebabkan "kekuatan" media sosial yang dianggap sangat cepat untuk mempengaruhi pendapat masyarakat-pun seolah tak mampu menempatkan masyarakat sebagai "penguasa utama" untuk memilih sendiri siapa calon presiden yang diinginkan.
