Sadar atau tidak, patrimonialisme ini sangat kuat mengakar dalam sistem politik di Indonesia, hal ini bisa terlihat dari produk hukum Parpol berupa AD/ART yang sifatnya mengikat setiap anggota Parpol.
Di sisi lain, dalam mekanisme penentuan Capres (Calon presiden) yang nantinya diusulkan, keputusan akhirnya tetap berada di tangan para ketua umum dan para elit partai sesuai dengan apa yang tertulis dalam AD/ART atau mekanisme partai.
Kuatnya patrimonialisme dalam politik Indonesia kelihatannya dipengaruhi oleh unsur-unsurnya seperti klientelisme unsur lainnya seperti mistisme atau kultus individual.
klientelisme adalah sebuah istilah yang merujuk pada hubungan kekuasaan yang dibangun para pimpinan, ketua umum, atau elit partai politik dan lingkungan partai yang dipimpinnya.
Hal ini bisa terlihat bagaimana kuatnya pengaruh pimpinan partai yang ada sehingga loyalitas anggota tertuju pada pribadi pemimpin tersebut. Loyalitas tersebut minimal timbul karena kharisma yang dimiliki oleh ketua, pimpinan, atau elit partai politik.
Selain unsur klientelisme ada juga unsur yang boleh dikatakan nonrasional. Misalnya adanya kultus individual yang diikuti hal-hal yang berbau mistis mengikuti sosok pemimpin, ketua, atau pimpinan parpol ("Penguasa" Parpol).
Jadi, "penguasa" Parpol tersebut digambarkan memiliki kharisma tersendiri yang diperoleh karena berasal dari keturunan dinasti politik yang sudah terbangun sejak dulu, sehingga darah dinasti itu akan tetap melekat dan tanpa sadar, publik akan mengakui bahkan loyal atau setia terhadap sosok "penguasa" tadi.
 Disrupsi Digital vs Patrimonialisme
Disrupsi digambarkan sebagai sebuah perubahan besar yang membongkar cara-cara konvensional yang selama ini dilakukan.
Disrupsi digital yang lahir ditengah-tengah pandemi menyebabkan kontak sosial tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, dimana dalam disrupsi ini komunikasi terjadi hanya dalam sekali click pada perangkat-perangkat digital yang dimiliki tanpa perlu bertatap muka secara langsung.
