Pemilu, People Power, dan Mentalitas Bangsa Indonesia

Namun lebih memfokuskan untuk merespok sinyal kegagalan pemerintahan Soeharto dalam menanggulangi krisis ekonomi tahun 1998 serta merupakan puncak kekecewaan rakyat atas kondisi sosial politik Indonesia yang terjangkiti penyakit Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta rezim yang dijalankan dengan otoriter. 

Hasilnya tentu kita ketahui bersama gelombang people power oleh segenap mahasiswa Indonesia dan segenap rakyat Indonesia berhasil memaksa Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

Sehingga jelas perbedaan antara people power yang dilaksanakan di Filipina tahun 1986 dengan people power yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. People power di Filipina tahun 1986 adalah upaya people power untuk menolak dan menentang langsung hasil pemilihan umum yang tidak jujur, sedangkan people power di Indonesia tahun 1998 adalah bukan merupakan respon langsung menolak hasil pemilu. 

People power di Indonesia lebih merupakan puncak kekecewaan masyarakat Indonesia yang bersambut dengan kondisi krisis ekonomi dan multidimensional yang menyebabkan tuntutan reformasi dan pergantian kekuasaan dari rezim Soeharto.

Konteks dan kondisi saat ini akan sangat ditentukan oleh militansi rakyat yang ingin memastikan demokrasi benar-benar dilaksanakan secara adil dan transparan tanpa manipulasi. 

Apabila militansi rakyat yang ingin demokrasi sesuai esensi masih tinggi sesaat setelah pengumuman hasil pemilu dan juga kesimpulan atas hasil yang disengketakan di penjaga gawang terakhir keadilan; MK, maka model people power  yang pertama menjadi sangat besar kemungkinannya direplikasi dari Filipina dan dilaksanakan di Indonesia.

Sedangkan jika antusiasme dan militansi rakyat rendah serta menerima pasrah hasil pemilu, maka terlaksanaanya people power  akan ditentukan dengan integritas kandidat terpilih dalam melaksanakan janji-janji kampanyenya serta kemampuan dalam melakukan rekonsiliasi kebangsaan setelah hadirnya pendikotomisan bangsa secara tajam akibat perbedaan pilihan politik. 

Apabila pemerintah terpilih hasil Pemilu 2019 yang krisis legitimasi gagal mengelola dinamika kebangsaan tersebut, menjadikan model people power kedua menjadi sangat memungkinkan untuk terjadi di Indonesia.

Rakyat Indonesia akan melaksanakan protes missal melalui langkah people power atau tidak akan melaksanakannya sangat bergantung pada independensi para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga gawang terakhir ekpektasi keadilan masyarakat Indonesia. 

Sehingga saya sangat mengharapkan kearifan dan kebijaksanaan para hakim MK untuk dapat memutuskan keputusan terbaik dan yang adil agar hasil Pemilu 2019 memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat untuk melanjutkan ihktiar membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat.

Sebuah Kesimpulan Sementara Untuk Indonesia Raya