Perlawanan Establishment AS Terhadap Trump Dengan Sanksi-Hacker-Russiagate

Sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet bubar, hubungan AS-Rusia telah mengalami siklus yang panas, dingin, berantam dan berdamai.

Sejak Donald Trump terpilih menjadi presiden AS, salah satu prioritas politiknya adalah memperbaiki hubungan AS-Rusia. Namun satu labirin atau sesuatu yang membingunkan telah dihembuskan tentang insiden peretasan atau hacking Rusia dan yang terbaru tentang "Russiagate" atau "Skandal Intervensi Rusia"

Baru-baru ini Kongres AS mengeluarkan sebuah undang-undang tentang hubungan untuk tiga negara yang menyebabkan hubungan AS-Rusia dan hubungan antara Trump dan Putin menjadi semakin rumit dan membingungkan.

Pada 27 Juli, DPR-AS atau the House mengeluarkan UU yang sama dengan pemungutan suara 419 YEA/Yes, dan 3 Nays/No.

Sumber: www.washingtonpost.com

Di luar ketentuan peninjauan ulang kongres tersebut, undang-undang tersebut mengkodifikasikan sanksi yang ada dan meningkatkan sanksi terhadap Moskow atas keterlibatan Rusia dalam perang di Ukraina dan Suriah, serta tuduhan dengan hal-hal yang mengganggu pemilu AS 2016. UU tersebut mencakup penguatan sanksi terhadap tiga negara yang menerapkan sanksi karena program rudal balistik yang berkembang, dan menerapkan sanksi ekonomi lebih lanjut terhadap individu dan perusahaan Rusia karena campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 dan intervensi militernya di Ukraina dan Suriah.

Fokus sanksi terhadap Rusia dikarenakan diyakini hacker/peretas Rusia ikut campur dalam pemilu AS yang lalu. . Ketua Komite Bersenjata Senat AS John McCain mengatakan: "Teman-temanku, Amerika Serikat perlu mengirim pesan yang kuat kepada Vladimir Putin dan penyerang lainnya bahwa kita tidak akan mentolerir serangan terhadap demokrasi kita. Itulah tujuan dari UU ini."

Senator Republikan Linsey Graham mengatakan: "Setiap anggota Kongres yang tidak ingin menghukum Rusia atas apa yang telah mereka lakukan adalah mengkhianati demokrasi. Dan jika presiden tidak menandatangani undang-undang ini untuk menghukum Rusia, dia itu berarti menghianati demokrasi. "

Tapi Trump menuliskan dalam Twitternya: "Hubungan kita dengan Rusia berada pada titik terendah sepanjang masa dan berbahaya. Anda bisa berterima kasih pada Kongres untuk itu." Dalam mengungkapkan ketidak berdayaan dan ketidak puasannya, pada 2 Agustus lalu.

Dua lembaga AS Kongres dan House (DPR) telah mensahkan sanksi dengan mayoritas, jadi veto Trump akan percuma, karena Kongres bisa membatalkan hak vetonya, dan dia akan kehilangan respeknya lebih besar, mau tidak mau harus menyetujui, terlepas dari keluhannya.

Poin penting lainnya dari UU tersebut ada yang mengatur bahwa jika presiden membuat "perubahan besar" terhadap kebijakan Rusia-AS, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia yang telah ditetapkan, dia harus membuat  laporan ke Kongres, dan Kongres memiliki wewenang untuk mem-Veto keputusan presiden.

Berkaitan dengan hal ini, Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah dia menandatangani UU tersebut bahwa "UU tersebut sesungguhnya tetap cacat --- terutama karena melanggar otoritas eksekutif untuk bernegosiasi."