Juga Prancis telah meloloskan UU intelijen, dengan menambah perangkat badan-badan intelijen dengan kekuasaan lebih dari sebelumnya. Dan juga mempromosikan peningkatan kerjasama intelijen dengan negara-negara Eropa lainnya. Tapi analis melihat Prancis sepertinya belum melakukan apa-apa.
Peningkatan anggaran, menambahan personil dan meng-upgrade peralatan, namun strategi multi-cabang pemerintah Prancis tetap tidak bisa menghentikan serangan teroris, yang bahkan bisa menembus lubang celah keamanan yang tipis.
Maka Prancis menganalisa masalah tersebut, Jaksa Agung dan Kepolisian Prancis menganalisa masalah tersebut. Ketika polisi Prancis disebar di Paris, penyebaran tidak bisa untuk Paris sepenuhnya. Masih ada yang lemah di beberapa tempat dan relatif kuat di tempat lainnya.
Kenyataan ini yang memberi kesempatan pada teroris. Juga dalam hal apakah bisa atau tidaknya menekan teroris, terutama tergantung pada informasi dan intelijen. Untuk masalah ini Prancis masih belum cukup baik dan masih perlu peningkatan. Banyak analis dan pengamat yang berpendapat demikian.
Langkah yang paling penting dalam menghentikan kegiatan teroris adalah intelijen. Jika tidak dibentuk sistem inlijen yang efektif domestik, maka tidak mungkin untuk bisa menghentikan mereka. Dalam hal peringatan dini dari intelijen apakah Prancis sudah memiliki kapasitas itu? Jawaban pasti sudah.
Serangan teroris Paris kali ini, sudah pasti telah direncanakan dengan cermat, dari pengrekrutan personil, distribusi senjata dan perlatan, pengadaan dan transportasi, bahkan untuk pemilihan lokasi pengeboman dan waktunya serta koordinasi, untuk persiapan ini pasti diperlukan puluhan bahkan ratusan kontak dan komunikasi.
Dalam melakukan kontak ini tidak mungkin dilakukan hanya pada seorang, itu harusnya telah ada konsentrasi kontak, dan faktanya tidak ada sistem intelijen yang mendeteksi dan menemukan mereka, ini betul-betul menakutkan. Ini mengindikasikan sistem monitoring atau pemantauan Prancis pada dasarnya biasa-biasa saja dan hanya untuk show saja. Demikian pendapat banyak analis.
Federica Mognini, Perwakilan Tinggi Uni Eropa Untuk urusan Luar Negeri dan Kemananan prnah berkata, kontra-terorisme bukan hanya masalah keamanan, itu adalah masalah budaya.
Eropa selalu memiliki kesulitan untuk menarik garis yang jelas antara kontra-terorisme dan perlindungan hak-hak warga negaranya.
Pada tahun 2010, Parlemen Eropa telah men-veto usulan untuk melakukan pertukaran informasi antara Uni Eropa dan Perbankan AS, dalam rangka meningkatkan kontraterorisme, dengan alasan itu meng-invasi hak privasi warga negara.
Pada April 2014, Pengadilan dan Kehakiman Eropa telah mengakhiri “Data Rentation Directive” data retensi , dan piagam tentang rekaman nama-nama wisatawan Eropa yang telah diajukan selama empat tahun, dengan alasan hal itu melanggar “Piagam Hak-Hak Fondamental” Uni Eropa.
