Pendidikan sebagai Penentu Pilihan Politik: Menggali Hubungan antara Taraf Pendidikan dan Preferensi Pemilih dalam Pemilu

Masyarakat yang kritis ini sering disebut sebagai "kaum demokrat kritis." Mereka cenderung menunjukkan perilaku oposisi terhadap pemerintah dan memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi dan pilihan politik masyarakat secara keseluruhan. 

Bukti bahwa kelas sosial termasuk pendidikan menjadi faktor penting dalam konteks elektoral Indonesia adalah dengan fakta bahwa beberapa partai seperti PDIP yang mengidentifikasi dirinya sebagai "partainya wong cilik" yang identik dengan masyarakat dengan pendidikan yang lebih rendah.

Fakta di lapangan melalui sensus BPS di tahun 2020 mengungkapkan bahwa hanya 8,5% masyarakat Indonesia yang lulus dari perguruan tinggi. 29,10% tamat SMA, 21,78% tamat SMP dan 24,80 tamat SD. 

Disparitas dalam konteks pendidikan di Indonesia turut menjadi menarik untuk dikaji mengenai bagaimana pilihan politik masyarakat yang diklasifikasikan melalui level pendidikan masyarakat di Indonesia, dengan fakta seperti ini munculah banyak asumsi tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan partai politik dan pemilihan presiden dan wakil presiden di dalam masyarakat. 

Sehingga sebenarnya turut memunculkan banyak asumsi asumsi elektoral seperti "apakah sedikitnya masyarakat Indonesia yang lulus perguruan tinggi dapat menjelaskan adidaya nya PDIP secara elektoral sebagai partai wong cilik di Indonesia? 

B. PEMBAHASAN 

a. Hubungan antara Taraf Pendidikan dan Preferensi Pemilih dalam Pemilu 

Dengan fakta kuantitatif yang ada bahwa terdapat disparitas signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, menjadi menarik untuk mengkaji bagaimana hubungan tingkat atau taraf pendidikan terhadap preferensi politik. Preferensi politik dalam hal ini termasuk partisipasi politik di memiliki kaitan erat dengan demokrasi karena komponen penting dalam demokrasi adalah preferensi politik dan partisipasi politik. 

Dalam konteks demokrasi banyak akademisi yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dalam demokrasi, karena dengan pendidikan seseorang memiliki kapabilitas untuk memahami konsep konsep seperti "freedom" dan "equality" sebagai bahan dasar dari demokrasi. (Shin, 1999) 

Dalam konteks kajian perilaku pemilih seringkali faktor sosiologis menjadi faktor yang penting dalam suatu pemilihan, faktor sosiologis ini termasuk agama, etnis, kelas sosial, gender, dan umur. Dalam konteks kelas sosial terdapat salah satu sub faktor yang dianggap menjadi faktor terpenting dalam pemilu yaitu pendidikan. 

Terdapat banyak akademisi terdahulu yang telah mengungkapkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang otomatis individu tersebut memahami makna demokrasi dan pemahaman akan demokrasi akan diimplementasikan dengan partisipasi politik termasuk berpartisipasi dalam pemilu, mengikuti kampanye, menyumbang dana kampanye, dan mengikuti forum forum politik.