Causa Mahkamah Konstitusi Harus Produksi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

 

Pelaporan pemberian bantuan hukum :

1.     Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu harus dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Mahkamah Konstitusi

2.  Pelaporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya

3.  Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan perangkat sistem informasi yang disediakan dengan melakukan upload data ke sistem informasi Mahkamah Konstitusi pada Ditjen Badilag MA RI.

 

Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Mohon maaf atas kesalahan dalam analisis. Terima kasih.