OPERATOR DINAS KAB. SINTANG "BATALKAN" PENCAIRAN TUNJANGAN SERTIFIKASI 174 SEKOLAH KARENA ALASAN SPTJM," TIDAK BERPERIKEMANUSIAAN"
Â
Oleh: Julia R. S. Banurea ( Guru SD di Tebelian, Kab. Sintang)
Kasus keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)/Sertifikasi di Kab. Sintang berbuntut panjang.
Dana dari Pusat yang telah masuk ke Kasda Pemda Sintang (17 Mei 2024), seharusnya sudah tersalur semua.
Namun ternyata, 174 sekolah di Sintang dibatalkan pencairannya. Sementara sebagian guru sudah menerima (Selasa, 28 Mei 2024).
Alasan Operator Disdikbud (Bapak P.J.) (Tertanggal 27 Mei 2024), karena sekolah tersebut belum mengantarkan SPTJM.
SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, diperuntukkan untuk dinas pendidikan sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah.
Biasanya, sebelum  pencairan Sertifikasi, sekolah mengantar SPTJM ke Disdikbud. Namun, jika tidak bisa mengantar, biasanya para Kepala Sekolah/guru menitipkan pada rekan yang turun ke dinas/. (kondisi jauh, tidak ada sinyal, biaya besar ke kota).
Namun, kali ini yang membuat para Kepala Sekolah/guru tercegang adalah, tiba-tiba sikap Operator Dinas yang tidak berperikemanusian.
SPTJM yang biasanya "BISA MENYUSUL" ketika para Kepala Sekolah/guru turun, karena ragam faktor, TIBA-TIBA TIDAK BISA MENYUSUL.
 Hingga akhirnya (sekarang, kamis, 30 Mei 2024), Sertifikasi guru di 174 sekolah tersebut tidak dicairkan.
 Sementara guru sudah menunggu pencairan sertifikasi yang sudah sangat terlambat ini dari pusat hingga ke daerah, dalam kurun waktu yang cukup lama.
Seharusnya guru sudah menerima, Sertifikasi bulan April untuk TW 1, sementara sudah masuk minggu bulan ke (6) Juni, guru-guru masih banyak belum menerima.
Keterlambatan pengiriman dana Sertifikasi dari pusat sudah sangat membuat guru kewalahan.
Ditambah lagi, di pemda/dinas yang juga masih lambat menyalurkan dibandingkan daerah lain yang juga sama melaksanakan rekon dengan Operator Dinas Sintang.
Karena dana sudah masuk tanggal 17 Mei, tapi dicairkan di 28 Mei. Namun, ternyata tidak semua juga dicairkan karena alasan belum diantar SPTJM.
Sebenarnya salah satu fungsi dan tugas Operator Dinas, mengigatkan para kasek/guru.. Jika beliau menakar, beliau bisa menyampaikan informasi di "GRUP DAPODIK SINTANG", secara rutin, hingga semua terkumpul. tidak hanya 1 atau 2 x di bulan Maret.
Beliau juga bisa ingatkan dibulan April, bahkan sebelum dana dari pusat datang. Tidak sulit untuk seorang OP KAB, mengetik di Group "Kepada Bapak/ibu kasek, bagi yang belum mengantar SPTJM, mohon SPTJM diantar, atau di kirim dalam bentuk softfile.
Untuk sekolah yang jauh, bisa diwakilkan lewat PDF,file atau foto, sebelum tiba di kota. OP.Dinas juga bisa berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengingatkan sekolah binaanya untuk mengantar SPTJM.
Seperti pada kasus Penghapusan uang insentif guru, Dinas Pendidikan mengerahkan para pengawas sekolah untuk menginfokan agar guru tidak mogok.
Mengapa untuk informasi SPTJM, tidak bisa dilakukan hal serupa???
Bahkan baru-baru ini, 34 sekolah di Kab.Sintang dihapuskan tunsusnya karena berakhirnya program KIAT.
Dinas kerahkan pengawas untuk menginfokan kepada guru dan kasek tentang hapusnya tunsus. Mengapa pada kasus sertifikasi yang sangat terlambat, dinas tidak lakukan hal yang sama?. Ada apa??
Operator dinas mengakui bahwa dia juga merangkap menjadi operator dapodik di sejumlah sekolah di Kabupaten Sintang, DAN BELIAU DIGAJI SEKOLAH. KARENA ALASAN SEKOLAH JAUH, BIAYA BESAR DAN SINYAL SULIT.
Beliau sendiri SADAR bahwa tidak 100 % SEKOLAH memiliki kesempurnaan. Mengapa tiba saat guru menanti sertifikasi yang sudah sangat terlambat hingga jelang bulan 6, dibatalkan pula pencairannya, padahal uang sudah masuk ke Kasda sintang.
Jika beliau memahami bahwa sekolah juga membayar upahnya mengerjakan dapodik, karena ragam faktor, MENGAPA HANYA KARENA 3 LEMBAR SPTJM, YANG SEBENARNYA BISA DIKIRIM LEWAT SOFTFILE/DIINGATKAN KEMBALI/MENYUSUL, MENJADI TERTUNDA.
Seharusnya beliau berpikir, 17 bulan uang INSENTIF/TPP /KESPEG guru dihapus dan dialihkan ke pegawai struktural, karena kecemburuan sosial guru mendapat tunjangan sertifikasi. Artinya guru sangat kekurangan, sementara sertifikasi sangat terlambat datang.
Bahkan uang insentif/TPP guru yang dihapus itulah yang dialihkan untuk menaikkan uang insentif/TPP OPERATOR DINAS PENDIDIKAN.
Berdasarkan Perbup TPP 2023, Penata laporan keuangan (OP Dinas), alami kenaikan Insentif/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/Kespeg), Â Rp 1.485.000 (2023), menjadi Rp. 1946.000,00 Â (selisih kenaikan Rp. 461.000,00).
Uang insentif guru bersertifikasilah yang dialihkan untuk menaikkan uang insentif/TPP SANG Operator dinas Sintang.
Kepada Operator Dinas, jikapun ini inisiatif atau PERINTAH tertentu untuk menunda, dalam bekerja itu, selain profesional, anda juga sebaiknya menggunakan SILA KE 2 PANCASILA. "KEMANUSIAAN YANG ADIL & BERADAB.
 Menakar dan menimbanglah terkait kesejahteraan orang lain, karena tanpa guru, anda tidak akan bisa duduk di Disdikbud Sintang.
Yang namanya hidup di wilayah yang geografis luas & masih ada sekolah 3 T, di 13 kecamatan, tidak bisa disama ratakan dengan Kota Sintang.
Operator memang tinggal di kota, dengan transport yang mewah dan mudah untuk bermobilitas. Berbeda dengan guru yang tugas di pelosok, jadi mungkin tidak tahu kisah bertugas di pelosok yang bertaruh nyawa.
Bagi para kepala sekolah yang belum mengantar SPTJM, diantar saja atau jika tidak sudi bertemu Operator, di titip saja.
Terkadang Operator dinas tercinta tidak berada diruang, maka bawa kalender, hp, dan jam, fotokan bersama SPTJM, agar ada bukti, bapak ibu mengantar.
Karena beberapa sekolah mengatakan sudah mengantar, tapi terkadang, jawaban dari operator belum.
Menjadi pembelajaran, untuk kita agar lebih bertanggjawab mengantarkan SPTJM, karena manusia dan kebijakan bisa berubah seperti sekarang ini.
Bapak/Ibu para Kasek/Guru pasti tahu, sejak guru menuntut TPP dikembalikan. Tiba-tiba banyak kebijakan aneh dari dinas.
Seperti memecat 3 kepala sekolah karena berjuang untuk kembalikan uang TPP guru, hingga  akhirnya, salah 1 diantara kepala sekolah tersebut berpisah dengan keluarga/istrinya.
Bahkan ada unsur pejabat dinas yang mengatakan bahwa semua "DANA BOS" SELURUH KEPALA SEKOLAH SINTANG "BERMASALAH", Sementara yang mengizinkan pencairan dana BOS adalah dinas itu sendiri.
Melaporkan guru ke BKPSDM, dengan pasal tidak berrintegritas, sementara merekalah yang tidak berintegritas, hingga BKN Pusat ikut menyelesaikan kasus.
Uang TPP guru dihapus, adakah 1 orang saja diantara mereka, di luar dari profesi Guru Sintang yang bantu?????Bapak ibu pasti tahu jawabnya, maka, baikknya kita  lebih peduli pada data Bapak Ibu.
Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah viralkan tulisan tentang "Tunjangan Profesi/sertifikasi guru baikknya di transfer dari Kemdikbudristek", hingga 21.000 pembaca di media, hanya dalam waktu 3 hari.
Semoga Pusat mengabulkan, agar suatu saat sertifikasi di kirim dari pusat, seperti Kementrian Agama, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan, menghindari ragam praktek yang tidak sesuai, serta mengurangi tingkat kecemburuan sosial pada guru karena mendapatkan sertifikasi.
Kepada sang OP siapapun yang menyuruh anda melalukan ini, sampaikan pada beliau, saya dan tim tidak akan henti meminta TPP guru kembali. Jika tidak kembali, saya dan Kepala Daerah akan temu di PTUN.
Jadi apapun cara yang dilakukan selam 15 bulan untuk membuat saya dan tim diam, tidak akan bisa.
Semoga Operator Kabupaten Sintang  lebih berperikemanusian. Terima kasih.
OH YA, Bapak/ibu, terkait pemberian "terima kasih"/angpau/amplop kepada OP Dinas, masih adalah yang mau memberi?????????? Itu sudah tugas beliau.
Terima kasih.
