●Nasionalisasi De Javasche Bank
Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat drastis. Sebab sebelumnya, operasional De Javasche Bank ini masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.
●Sistem Ekonomi Ali Baba
Sistem ekonomi Ali-Baba ini diprakarsai oleh seorang Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, yakni Iskaq Tjokrohadisurjo. Program ini diberi nama Ali Baba karena melibatkan pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha keturunan Tionghoa (Baba). Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan untuk melatih tenaga yang ada di Indonesia alias pribumi. Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah.
●Persaingan Finansial Ekonomi
Utang kepada belanda seperti yang disepakati lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) tentu saja memberatkan Indonesia. Oleh karena itu pada 7 Januari 1956, Indonesia memutuskan langkah Finansial Ekonomi atau Finek, isinya: - Persetujuan hasil KMB dibatalkan. - Indonesia keluar dari Uni Indonesia-Belanda Akibatnya banyak pengusaha Belanda menjual perusahaannya, sementara pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan itu.
●Rencana Pembangunan Lima Tahun
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun atau RPLT. Sebab saat itu kabinet pemerintahan kerap berganti yang berakibat pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan persaingan politik. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pembiayaan Rp 12,5 miliar rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama 1956-1961. Namun, Rencana Pembangunan Lima Tahun ini tidak berjalan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barta. Depresi itu juga berdampak pada perekonomian dalam negeri, seperti ekspor lesu dan pendapatan negara yang merosot.
●Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)
Di masa Kabinet Juanda, terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah kesenjangan ini pun kemudian diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Munap mengubah rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Meski begitu, Munap tetap bisa menyelesaikan masalah karena terjadi pemberontakan politik PRRI/Permesta.
4. Akhir dari Demokrasi Liberal
