Potensi Melanggengnya Politik Dinasti dalam Pilkada 2024 di Papua Barat Daya

Potensi Melanggengnya Politik Dinasti di Papua Barat Daya

Pilkada 2024 di Papua Barat Daya, baik level provinsi untuk gubernur dan Kabupaten/Kota, cukup menarik. Beragam dinamika tercipta, namun satu hal yang menurut pengamatan saya bahwa masyarakat di PBD cukup permisif dengan ; Potensi melanggengnya politik dinasti. Tidak banyak Masyarakat (termasuk akademisi, media dan masa) di PBD yang melihat dan mempersoalkan hal ini, padahal secara teori dan praktek dimana pun itu, politik dinasti selalu menghambat demokrasi, pembangunan dan agenda kesejahteraan Masyarakat.

Sejauh bacaan literatur saya, bahwa tidak ada kajian yang menunjukan bahwa ada korelasi positif antara praktik politik dinasti dengan demokrasi, tata Kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat

. Justru literatur-literatur yang ada, menunjukan bahwa politik dinasti selalu berpotensi menyebabkan kegagalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, gagalnya tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance), melemahkan demokrasi, dan juga cenderung korupsi serta otoriter. Untuk itu, menurut saya, politik dinasti adalah sesuatu yang harus ditolak dan dilawan dalam kultur demokrasi, serta jangan permisif (menormalisasi) praktik politik dinasti.

Dalam tulisan berikut ini, saya menunjukan tiga keluarga yang berpotensi melanggengkan politik dinasti di Papua Barat Daya. Dua keluarga, saya kategorikan sebagai politik dinasti, sedangkan satu keluarga, saya menganggap ada relasi, namun saya tidak mengkategorikan sebagai politik dinasti dalam definisi yang ketat.

1.  Dinasti Umlati

Abdul Faris Umlati (AFU) dalam beberapa bulan lalu, menjadi sosok yang ramai dibicarakan di Papua Barat Daya, baik di media masa, media sosial dan real life (bahkan sampai beberapa kali aksi demi di kantor KPU PBD, dan juga pembakaran ban di beberapa titik kota sorong). 

Sosok tersebut jugalah yang memicu konflik kelembagaan antara KPU PBD versus MRP PBD terkait status sebagai Orang Asli Papua (OAP), sebagai syarat pencalonan gubernur. Namun, pada akhirnya, AFU telah ditetapkan oleh KPU PBD sebagai salah satu calon gubernur di Provinsi PBD.

Selain status keaslian sebagai OAP dalam syarat pencalonan gubernur PBD yang memicu konflik kelembagaan, kemarahan sebagian besar masyarakat, karena dianggap merampas hak kesulungan OAP. Namun, apapun itu, secara konstitusi, AFU telah resmi menjadi calon gubernur PBD.

Namun, masalah yang tak kalah penting menghantui sosok ini, yakni potensi melanggengnya politik dinasti di PBD. Dinasti politik yang dibangun, dimulai ketika keberhasilannya menjadi bupati kabupaten Raja Ampat selama dua periode (2016-2021 dan 2021-2025), kesempatan ini juga mengkokohkan dirinya sebagai salah satu figure penting di partai Demokrat ( Papua Barat dan berlanjut ke PBD). 

Dengan posisinya sebagai bupati dua periode, dan posisi pentingnya di partai Demokrat, AFU berhasil membangun dinasti. Hal ini terlihat dari keberhasilan istrinya (Faujia H. Br. Tampubolon) menjadi anggota DPR RI dari Provinsi PBD (2024-2029, begitu juga keberhasilan mendorong adiknya (Ria S.N. Umlati) mencalonkan diri sebagai bupati Raja Ampat periode 2024-2029 (untuk melangsungkan kekuasaan keluarga Umlati), serta anaknya (Ahmad fadaln Umlati) menjadi anggota DPRD/K Provinsi PBD (2024-2029). Politik dinasti keluarga Umlati, telah mengakar dan terbangun dari Partai Demokrat (terlihat dari semua anggota keluarga yang terjun ke dunia politik, semuanya merupakan kader partai yang sama).