Potensi Melanggengnya Politik Dinasti dalam Pilkada 2024 di Papua Barat Daya

Apa Bahayanya Politik Dinasti ?

Merujuk pada berbagai bacaan literatur (Agus Dedi, 2022 ; Heriyanto, 2022; Wimmy Haliim, Andy Ilman Hakim, 2020; Fitriyah,2022; Djoni Gunanto, 2022, dan lainnya)  , maka politik dinasti tentu berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, karena kultur politik yang dibangun yakni menganggap kekuasaan (pemerintah) milik keluarga tertentu, bahkan memastikan kelangsungan kekuasaan ada dalam keluarga tersebut. 

Sehingga, sulit bagi orang di luar kelurga tersebut untuk masuk (menjadi pemimpin), karena selama berkuasa, watak dinastik selalu memperkuat, memperluas dan mewariskan kekuasaan dalam keluarga tertentu. 

Praktik politik seperti ini, berpotensi memberi panggung kepada orang-orang yang tidak berkompeten (karena jalur orang dalam) untuk menduduki jabatan yang mengatur hajat hidup orang banyak (membuat kebijakan), sedangkan praktik seperti ini, sering mengeliminasi orang-orang yang berkompeten untuk memimpin (karena bukan bagian dari keluarga yang berkuasa). 

Sehingga, sirkulasi kekuasaan yang baik dalam alam demokrasi sulit terjadi, karena disumbat dan diperhambat oleh keluarga tertentu.

Praktik politik dinasti bahkan jauh-jauh terbangun dalam institusi partai politik (Contoh: Dinasti Umlati dan Jitmau), yang sudah mengakar kuat dalam partai Demokrat dan Golkar. 

Kekuasaan dalam partai inilah yang memungkinkan mereka mudah mengakses kesempatan menjadi calon kepala daerah, menjadi calon anggota legislatif. Artinya praktik ini tidak sekedar menguasai Lembaga eksekutif dan legislatif , tetapi juga partai politik.

Aksi tolak politik dinasti. FOTO:  https://sultrakini.com/

Praktik politik dinasti, juga berdampak terhadap jalannya tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan upaya mewujudkan reformasi birokrasi di daerah. Karena praktik politik dinasti cenderung memastikan posisi-posisi penting dalam struktur pemerintahan diisi oleh keluarga atau para loyalis, yang belum tentu memiliki kompetensi di bidang terkait.

 Praktik politik ini, juga sulit menjalankan prinsip-prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan (karena banyak praktek pemerintahan yang mengamankan kepentingan keluarga dan para loyalis)

Tentu, dengan begitu, upaya pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya OAP, yang mengalami beragam persoalan dasar di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, akan sulit tercapai. Karena logika kekuasaan seperti ini (politik keluarga/politik dinasti) hanya mengupayakan konsolidasi kekuasaan, agar memperkuat, memperluas dan mewariskan kekuasaan.