Meskipun nampaknya sudah cukup lama dari pelaksanaan seminar sekolah Akademi Kepolisian, yaitu 3 Oktober 2016, namun tidak ada salahnya jika penulis berusaha untuk menyampaikan hasil dari pelaksanaan seminar sekolah kemarin. bisa dilihat sebelumnya di artikel saya yang berjudul digitalisasi pelayanan polri sebelumnya di url berikut: Â http://www.kompasiana.com/jauharsumirat/pelayanan-polri-berbasis-teknologi-informasi_57ff316b83afbddc1676da78 nampak jelas disana kita lihat bahwa adanya urgensitas perlunya digitalisasi dan reformasi dalam pelayanan polri. tentunya hal tersebut mendukung program dari kapolri yaitu Promoter: Professional, Modern, dan terpercaya. dalah hal tersebut marilah kita melihat perspektif dari tokoh masyarakat mengenai digitalisasi pelayanan polri :
GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN : Dr.Anas Yusuf, Dipl,.Krim.,S.H.,M.H,M.M.
Seminar merupakan wujud pembelajaran bagi taruna untuk mengimplementasikan kepemimpinan. IT adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan justru dimanfaatkan untuk pelayanan kepolisian. Namun penyalahgunaan IT tidak dapat dipungkiri, padahal sudah terdapat UU ITE. Indonesia pernah menjadi salah satu negara yang dianggap kurang baik dalam mengantisipasi cyber crime. Sering dikomplain oleh negara tetangga, terutama sebagai pelaku. Terutama pada zaman kejahatan credit card. Hal ini harus segera diantisipasi.
Cyber crime termasuk salah satu transnasional crime, kita harus mampu menetapkan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Kepolisian banyak yang memiliki inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan akuntabilitas. Sistem ini harus terintegrasi dengan baik. Kebijakan yang ditetapkan harus diteruskan, jangan hanya karena ganti pejabat maka kebijakan yang lama tidak diguakan lagi. Salah satu contoh teknologi yaitu e-commerce, jadi kantor modern tidak memerlukan kantor yang besar. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Tanggapan yang positif untuk pengangkatan tema IT.
KAPOLDA JAWA TENGAH: Irjen. Drs. Condro Kirono, M.M, M.Hum.
Seminar sekolah kali ini mengambil tema layanan publik yang berbasis informasi sangatlah penting dan strategis. Pada Seminar Sekolah hari ini akan disampaikan perkembangan pelayanan publik di polri termasuk yang ada di Jawa Tengah. Bapak Kapolri menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan adalah bagaimana kita dapat meningkatkan pelayanan publik berbasis IT.
Sejak 1998, legislatif luar biasa dalam mengkritik kebijakan-kebijakan
pemerintah untuk memberikan keseimbangan dibandingkan era orde baru.
Ada pilar keempat yang tidak kalah berpengaruh yaitu media, bapak Kapolri memerintahkan untuk kita mengelola media dimanapun kita bertugas. Pemerhati kebijakan publik berada dimana-mana. Kita merasakan adanya tuntutan hak kebebasan. Menurut buku Alfin, terdapat gelombang revolusi pertanian dan gelombang revolusi industri, saat ini adalah gelombang revolusi TI. Mau tidak mau akan meluas ke seluruh negara, jika kita tidak mengikuti maka kita akan tertinggal.
Demokratisasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Pemerintah berusaha untuk menciptakan public trust, terutama pihak kepolisian. Sesuai dengan tugas pokok Polri, taruna akpol juga akan bersinergi dengan instansi lainnya untuk bisa menjaga dan memelihara kamtibmas untuk dapat memelihara dan menciptakan kamtibmas. Saat ini publik trust masyarakat kepada polri sangat rendah dibandingkan pada zaman reformasi. Saat ini ekspektasi masyarakat tinggi namun Polri belum mampu mengimbanginya. Sekitar 75% masyarakat masih berkeyakinan bahwa Polri masih bisa lebih baik.
1. Kita harus terus menerus melakukan revormasi kultural
2. Berikanpeningkatan layanan publik berbasis IT
3. Polri harus meningkatkan profesionalisme dalam penegakkan hukum
4. Polri harus meningkatkan stabilitas kamtibmas
5. Polri harus memanage media
Saat ini layanan kepolisian yang signifikan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah pelayanan SIM online di 34 provinsi yang dilaunching bapak MenPAN-RB pada bulan desember. Permintaan akan pelayanan jejaring sangat besar, namun terlalu banyak provider yang melayani. Pada tahun 2015 baru dapat diintegrasikan menjadi satu oleh Div TI. Pemohon tidak perlu berada di wilayahnya untuk menggunakan pelayanan SIM online. Server tidak berada di polres-polres namun berada di mabes polri. Kelebihan SIM online adalah efisiensi, kemudahan, dan konektivitas dengan instansi lain.
KTP juga dapat digunakan untuk mengakses. Apabila masyarakat belum mendaftarkan E-KTP, kita bisa mengalihkan ke kecamatan setempat. Kemampuan monitoring, server di kepolisian dapat melihat pelayanan di 34 provinsi. Selain itu juga terdapat pembuatan SKCK secara online berada di baintelkam. Di tingkat polres masih dalam tahap pembangunan. Hal ini terbukti dengn adanya aplikasi berbasis web IRSMS yang awalnya adalah bantuan dari BAPPENAS kepada polri.
Objek pelaksanaan IRSMS adalah Jakarta dan Jawa Tengah. Hal ttersebut merupakan evaluasi dari pendataan-pendataan lalu lintas di negara lain yang disesuaikan dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tahun 2015 terdapat 15 polda yang diimplementasikan IRSMS, tahun 2015 seluruh Polda sudah mengimplementasikannya. Inovasi akan terhenti ketika pejabat sudah meninggalkan jabatan tersebut.
Layanan kriminalitas harus web base sehingga SKCK online dapat mendapatkan data dari SIM online, IRSMS, dan layanan kriminalitas tadi. Mudah-mudahan sistem pendataan kriminalitas segera dikembangkan.
Saat ini sudah banyak Polres yang melakukan terobosan kreatif yang berbasis IT dalam meningkatkan pelayanan dengan menggandeng pihak-pihak terkait. Misal di Banyumas, Salatiga, Semarang, dll. Hal ini murni terobosan kreatif dari pejabat yang bersangkutan. Ketika pejabat tersebut akan mutasi, dikhawatirkan terobosan tersebut akan terhenti. Suatu program membutuhkan anggaran, kedekatan kawan, pemeliharaan, dll. Pejabat yang baru tersebut tidak akan melanjutkan program pejabat sebelumnya. Para kapolres tersebut diminta untuk memaparkan terobosannya tersebut.
Sistem manajemen informasi layanan elektronik kepolisian SMILE POLICE yang berbasis teknologi akan segera diresmikan oleh kapolri. Salah satu contohnya adalah e-bhabinkamtibmas. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja bhabinkamtibmas maupun kinerja polsek/polres tersebut. Misalnya tugas penyuluhan, sambang, problem solving, dll
Selaine-bhabinkamtibmada pula pelayan Panic button dengan 3 kali sentuhan, jika hanya sekali dikhawatirkan salah menekan tombol. Petugas juga nggunakan sarana komunikasi untuk menggerakkan anggota, masyarakat bisa langsung memotret kinerja kepolisian baik dalam operasional maupun dalam palayanan. Digunakan masyarakat sebagai feedback. Selama ini mobilitas pimpinan sangat tinggi. Apabila hanya duduk di kantor maka kita tidak dapat melaksanakan kegiatan apapun. Dengan administrasi online, pimpinan dapat mendisposisikan anggotanya secara online.
Langkah awal setelah aplikasi terbentuk yaitu membenahi portalnya, kendalanya ada pada web based interface. Web Polri harus ada yang mengelola, karena terkadang tidak update mengenai pejabat maupun berita terbaru. Termasuk portal internal polda Jawa Tengah. Dengan IT kita bisa memutuskan kompromi atau kongkalikong. Sebelum ada drive thru banyak jasa yang menawarkan administrasi. Semenjak ada drive thru di polda jawa tengah pelayanan dapat lebih mudah sehingga tidak perlu menggunakan pelayanan jasa dari orang lain sehingga meminimalisir penyimpangan.
Bid TI Polda Jawa Tengah AKBP. Maryana
Polda jateng sudah memiliki perangkat site repeater (untuk HT). Flay way berfungsi untuk melaksanakan video conference dengan mabes polri di tempat-tempat tertentu. HT juga salah satu bentuk teknologi yang dapat memantau kinerja polres-polres di jawa tengah. Percakapan yang ada di dalam HT akan terekam di polda. HT lebih efektif untuk komando karena bisa digunkaan untuk komunikasi dengan banyak orang sekaligus. Terutama yang melaksanakan operasi di lapangan.
Sebelum ada aplikasi digital, anggota Polri tidak bisa langsung survei ke tempat tertentu. Saat ini kita sudah bisa menggunakan GPS. Hanya polsek di wonogiri yang belum dapt terjangkau. Yang pertama kali menggunakan video conference adalah pihak kepolisian yang juga mempelopori instansi pemerintah. Kapolda mendukung terbentuknya SMILE POLICE. Bid Ti polda jateng bekerjasama dg PT.telkom. panic button mengadopsi dari kota bandung. Aplikasi seperti ini sebenarnya tidak susah.
E-learning memang tidak digunakan masyarakat langsung namun dapat digunakan oleh SPN maupun lembaga pendidikan lainnya. Dapat memantau dari jauh, tidak hanya terbatas di satu wilayah saja. Pengamanan jaringan sangat diperlukan. Bid TI melakukan kerjasama dg mahasiswa udinus untuk melakukan pengamanan jaringan tersebut. Hak paten tetap milik mahasiswa namun yang berhak menggunakan adalah Bid Ti, ini adalah bentuk kerjasama.
Staff Kadiskominfo Prov. Jawa Tengah Setyo Irawan, ATD.,MM.
Latarbelakang pelayanan berbasis teknologi adalah pesatnya kemajuan teknologi, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dapat diandalkan, keluhan dan aspirasi masyarakat harus didengar, berbagai keadaan menunjukkan bahwa kita sebagai pelayan masyarakat belum mampu memanfaatkan pelayanan teknologi. UU no 11 th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, uu no 14 th 2008 tentang keterbukaan informasi publik, uu no 25 th 2009 tentang pelayanan publik, instruksi presiden no 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Di jeteng sudah menggunakan peraturan gubernur jateng. Peningkatan pelayanan masyarakat didasarkan hal-hal berikut.
1. asas manfaat : didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh stakeholder
2. asas produktivitas : memperhatikan efisiensi biaya
3. asas validitas : sebagai tempat pulahjianta yang lengkap, akurat, mutakhir
4. asas sinergisme : memanfaatkan sitem lain yang telah ada
5. asas integrasi : saling memanfaatkan dan menyatukan sistem, tidak berbeda2 di setiap wilayah karena gengsinya. Intinya pada keterpaduan sistem pelayanan masyarakat.
Tujuan pemanfaatan TI dan transaksi elektronik
1. Mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Mengembangkan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat
3. Efektifitas dan efisiensi pelayanan publik
4. Membuka kesempatan untuk memajukan pikiran berkembang dalam ti
5. Memberi rasa aman keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara
Rencana 5 tahun pertama, ciri-ciri birokrasi konvensional
1. memposisikan diri sebagai regulator
2. lebih banyak berperan mengatur masyarakat
3. membatasi ruang partisipasi masyarakat
4. sistem manajemen SDM ynag kolusi dan nepotisme
Rencana 5 tahun pertama, ciri-ciri birokrasi reformasi
1. mempergunakan paradigma new public adminstrator
2. pengelolaan mekanisme kerja dan pengambilan keputusan (banyak
menggunakan ilmu manajemen)
Pakar IT Â KATIM IT PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN KEBAYORAN BARU JAKARTA : Dr. Djarot Prianggono
Orang yang memiliki ahli lebih dihargai daripada yang tidak memiliki sama sekali. Saat ini zaman sudah berubah, percepatan dapat kita dapatkan ketika kita mampu menggunakan teknologi informasi . Sudah terjadi pergeseran zaman saat ini. Perkembangan zaman dari era pertanian, era industri, dan saat ini kita sedang dalam era informasi. Istilah TI diganti dengan TIK karena informasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Indonesia merupakan pengguna akses internet terbesar di dunia yang mayoritas menggunakan seluler/gadget lainnya termasuk sangat aktif di media sosial.
Dengan adanya hal tersebut masyarakat menuntut segalanya berbasis online misalnya transportasi online, makanan online, polisi online dll. Fenomena saat ini distribusi semakin murah, ruang komersil menjadi berkurang karena dapat digantikan melalui domain atau IP address. Terdapat masalah dalam menerapkan TI dalam suatu organisasi yaitu sebenarnya organisasi menginginkan aplikasi yang tidak mereka ketahui namun pada dasarnya memiliki tujuan pemanfaatan yang sama.
Ujung-ujungnya melahirkan aplikasi- aplikasi yang tidak kredible, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kinerja organisasi. Polri banyak menghasilkan aplikasi yang justru tidak produktif. Bukan berarti dilarang, namun perlu diarahkan. Aplikasi harus bersifat saling memperbarui, inovasi, tidak boleh usang. Aplikasi kepolisian yang ada saat ini belum terintegrasi, masih tumpang tindih satu sama lain. Infrastruktur, metodologi, sdm sangatlah penting dalam pengembangan TI. Dengan eksplorasi SDM diharapkan tidak ada lagi aplikasi yang mubadzir.
WAKIL WALIKOTA SEMARANG: IR.Hj.Heavearita Gunaryanti Rahayu
Tuntutan pelayanan publik terkait menyikapi MEA Penyediaan sarpras menuju smart city untuk memfasilitasi pelayanan publik yang ada. Namun tidak dapat berhenti disisni saja, harus berkelanjutan sehingga kita dapat menyesuaikna kebutuhan-kebutuhan publik. Slaah satunya adalah smart city tersebut.
Sebenarnya smart city tidak hanya dalam bentuk TI, melainkan sistem-sistem yang dibuat misalnya sistem transportasi. Penyelenggaraan pemerintahan secara manual secara bertahap akan mengalami transformasi menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis e-government. Tahapan tersebut adalah CyangoS yang merupakan tahap awal dan CySoS yang merupakan tahap lanjutan. Kedua tahapan tersebut membutuhkan infrastruktur, SDM, data center, aplikasi, dan integrasi sistem untuk mencapai e-government tersebut.
Dari beberapa argumentasi dari beliau - beliau tersebut dapat dihasilkan kesimpulan berupa:Â
Setyo Irawan, ATD., MM
Keberhasilan pemanfaatan IT tergantung dari pimpinan, perlu komitmen dari pimpinan. Jangan sampai bertabrakan antara teknologi dan manual, cenderung yang berjalan adalah manualnya
Dr. Djarot Prianggono
Kerawanan data merupakan salah satu kelemahan. Polri mengacu pada mater plan yang ada di tingkat bawah juga harus mengikti master plan tsb. Sangat dibutuhkan sosialisasi. Bagaimana membuat personel polri dapat menggunakan TI yang ada saat ini.
AKBP Maryana
Sehebat apapun aplikasi yang dibuat, harus ada komitmen dari pimpinan. Semuanya tergantung perintah pimpinan. Sudah ada gagasan untuk mengintegrasikan server di pemkot dengan polda jateng.
IR.Hj.Heavearita Gunaryanti Rahayu
Mengintegarsokan sistem sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara cepat. Harus memiliki komitmen dari para pimpinan instansi dan dari masyarakat itu sendiri. Kami siap membantu dalam implementasi e-gov dan siap berdiskusi silakan datang ke balaikota
itulah pendapat para ahli dalam diskusi mengenai Digitalisasi pelayanan Polri, bagaimana pembaca? mungkin pembaca berkenan untuk menggulirkan pendapat?? silahkan komentar di kolom komentar dibawah!!! selamt menikmati reformasi yang sedang kami lakukan ditubuh Polri sekarang dan jangan lupa terus mendukung aparatur pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya!!! terimakasih.
Bogor, Desember2016
