Operasi pengambil alihan PSI dalam tempo 2 hari melengkapi koalisi gemoy untuk menyerang karakter PDIP yang dijadikan musuh bersama dengan memainkan narasi Ganjar adalah "petugas partai".
Setelah deklarasi Prabowo Gibran selanjutnya adalah mengkonsolidasikan aparatur desa, operasi bansos melibatkan pj kepala daerah, menurunkan alat peraga kampanye Ganjar Mahfud dan bendera PDIP di daerah kunjungan presiden Jokowi.Â
Lalu operasi migrasi pemilih Jokowi yang telah mendukung Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran dengan imbalan program dan bansos. Suara Ganjar Mahfud harus mereka gembosi karena tidak menginginkan terjadi pilpres putaran kedua jika berhadapan head to head dengan Ganjar Mahfud.
Untuk melegitimasi penggembosan tersebut sejak Desember 2023 telah dilakukan agitasi hasil survey elektabilitas Ganjar Mahfud menempatkan diurutan buncit angka 15%. Padahal sejak 2021 Ganjar selalu merajai survey elektabilitas (kecuali saat isu piala dunia U20).Â
2) Mengapa perolehan suara PDI Perjuangan (PDIP) menang pemilu legislatif, lebih tinggi dari suara Ganjar Mahfud?
Pada masa kampanye saya mendapat informasi bahwa sejumlah caleg-caleg PDIP untuk berbagai tingkatan sudah ada pengkondisian dari tim Jokowi untuk konsentrasi nyaleg dengan tidak mengkampanyekan Ganjar Mahfud. Mereka ada yang dibiayai dana kampanye dan dijanjikan lolos anggota dewan.Â
Hal ini tentu butuh investigasi dari tim internal PDIP dengan membandingkan perolehan suara caleg nya dengan suara Ganjar Mahfud di dapil terkhusus yang selama ini identik menjadi "kandang banteng" seperti Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara.
Ada alasan tidak pilih Ganjar Mahfud katanya karena tidak suka Megawati. Tapi mengapa perolehan suara PDIP malah sebagai partai pemenang pemilu legislatif?Â
3) Sistem rekapitulasi berbasis teknologi baik untuk akurasi dan kecepatan namun tetap ada faktor human error. Karena jika penguasaan teknologi big data disalahgunakan oleh kepentingan kekuasaan maka ada pihak yang dirugikan dan makin melengkapi cacat demokrasi.Â
Aplikasi teknologi bekerja menurut algoritma. Misalnya tiap TPS rata-rata jumlah pemilih ada 280-300 orang. Saat input data benar tetapi jika rekapitulasinya lebih dari 300 tentu sistemnya yang error. Bayangkan jika terjadi kesalahan rekapitulasi di 823.220 TPS maka itulah pentingnya setiap saksi harus punya bukti form C1 untuk memvalidasi jika ada selisih suara.
Perhitungan suara masih menunggu real count C1 KPU.
Dan belum ada pernyataan mengakui "kemenangan" dari pasangan 01 dan 03 walaupun pasangan 02 telah melakukan selebrasi kemenangan.
