Ganjar Digergaji Luar Dalam

Saya sebagai warga negara mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menyalurkan aspirasi pilihan politiknya dengan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 14 Pebruari 2024. 

Dengan kemantapan hati saya hadir ke TPS dengan pilihan yang sudah saya putuskan dari rumah untuk capres cawapres, DPRRI, DPDRI dan DPRD sehingga tak butuh waktu lama di bilik suara. 

Saya pun sempat memberi keterangan kepada media menyangkut kesan di waktu pencoblosan. 

Kami sampaikan bahwa saksi diorganisir oleh koalisi partai pengusung Ganjar Mahfud. Tugas kami sebagai relawan hanya membantu. Jadi mereka yang sebagai saksi daftarnya ke partai.

Anggota kami juga ada bergabung dengan tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dan Banyuwangi (Jawa Timur).

Saya sudah arahkan sejak awal untuk rekan-rekan mengambil peran kapan waktunya turun di tengah masyarakat melakukan edukasi menggalang suara dan kapan waktunya mengawal suara menjadi saksi-saksi di TPS.

Ketika ditanya seberapa yakin menang tentu jika dirunut proses tahapan pemilu ini sudah bermasalah dari putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan putusan MK itu menyadarkan kami bahwa lawan kami bukan Prabowo dan Anies tapi Jokowi. Jokowilah defacto sebagai Ketua Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran (TKN PG).

Namun kami harus sampaikan keyakinan Ganjar Mahfud menang karena beberapa parameter.

Pertama berdasar data survey internal Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud (TPN GM), kedua exit pol pemilihan luar negeri, ketiga makin masifnya gerakan civil society dari civitas akademika baik guru besar, rektor, dosen, aksi demo-demo mahasiswa, seniman, budayawan, rohaniawan, aktifis pro demokrasi maupun praktisi hukum. 

Mereka semua menyuarakan kegelisahannya atas pelaksanaan demokrasi yang menodai nilai dan prinsip tegaknya konstitusi dan supremasi hukum. Sentimen negatif ini tentu mengarah kepada Jokowi yang menggunakan instrumen kekuatan negara termasuk APBN (bansos) untuk memenangkan anaknya.

Sejumlah persoalan lainnya adalah indikasi perangkat desa yang diintimidasi akan disangkakan atas penggunaan dana desa jika tak memenangkan pilihan Jokowi, netralitas oknum TNI Polri yang diragukan, Pj Kepala Daerah yang diguyur bansos untuk memuluskan agenda juragan mereka. Tentu dengan imbalan jabatan jika berhasil memenangkan kontestasi.