(1). Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
(2). Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktek-praktek yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision) dan pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision/RBS). Kedua tugas pengawasan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh Otoritas Jasa Keuangan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.
a). Â Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision)
Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.
b). Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision)
Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk control system). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.
Adapun resiko yang dihadapi bank adalah : Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas,Risiko Pasar,Risiko Hukum,Risiko Reputasi,Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan.
b. Pengawasan Auditor independen, dilaksanakan oleh Akuntan Publik
2. Peranan Fungsi Pengawasan Internal
Pengawasan Internal merupakanan pengawasan yang dilakukan oleh organ internal bank itu sendiri baik pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Tingkat pengawasan internal terhadap kegiatan usaha bank dilakukan secara berjenjang dimulai dari pengawasan atas setiap eksekusi/transaksi oleh atasan langsung (pengawasan melekat), pengawasan dari  internal control dan badan audit internal serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Independen dan komisaris Non Independen. Selain itu Pengawasan Internal Bank juga dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan.
