Presiden dan Ketua DPR Menolak Tunda Pemilu
Tetapi ternyata wacana tunda Pemilu dan perpanjangan jabatan tiga periode hanya sebagai gimik elit politik dan bargaining politik dari elit partai. Sebab 27 Februari 2022, Kantor Kepresidenan (KSP) menyampaikan pernyataan resmi Presiden Jokowi yang menolak dengan tegas agenda perpanjangan tiga periode termaksud ketegasan menolak penundaan Pemilu 2024. Presiden Jokowi dan pemerintah tegas menolak dan taat terhadap konstitusi/UUD 1945.
Sikap resmi Presiden itu disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan taat terhadap aturan konstitusi atau UUD 1945. Pernyataan ini untuk menanggapi usulan penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden.Â
"Siapapun silakan saja berpendapat. Namun Presiden masih tetap sama sikapnya dalam memandang jabatan 3 periode maupun penundaan pemilu. Presiden selalu mengacu kepada konstitusi dan UU yang berlaku," kata Jaleswari saat dihubungi, tempo.co, Ahad, 27 Februari 2022.
Sikap yang sama disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Pemilu sudah disetujui akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
"Kesepakatan itu disetujui Pemerintah, DPR dan KPU. Pemilu sudah ditetapkan oleh Pemerintah, DPR, dan KPU, dan disetujui oleh semua fraksi. Fraksi itu artinya partai, bahwa akan diadakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024," kata Puan dalam sambutannya di Kantor DPC PDIP Kota Surabaya seperti dikutip dari detikJatim, Selasa (1/3/2022).
Dari semua ulasan di atas, masih adakah celah dan alasan yang paling masuk akal menunda Pemilu 2024?
wallahu alam bishawab,
Wassalam
Bumi Anoa, 03/02/2022
oleh: Hidayatullah*
*Penulis: Praktisi Hukum/Ketua Presidium JaDI Sultea
