Dari program dan kebijakan beliau tidak setimpal dengan kesalahan atau kekhilafan yang sering di framming buruk oleh kelompok pembenci dan perusak kesatuan bangsa.
Penulis yakin, beliau (Presiden Jokowi) juga pasti tidak mau dikultuskan dan diperpanjang masa jabatanya. Beliau pasti taat konstitusi (UUD 1945).
Bukan saja Presiden yang dituntut taat konstitusi tetapi semuanya elemen bangsa ini tidak terkecuali rakyat sekalipun. Terlalu banyak pelajaran dari tapak jejak dari sejarah bangsa ini. Sulit rasanya kalau kita tidak bisa belajar dari sejarah masa lalu baik orde lama maupun orde baru.
Lagi pula konstitusi kita sudah mengatur ada lembaga MPR, lembaga DPR dan DPD disiapkan sebagai lembaga-lembaga penyeimbang eksekutif dengan tugas-tugas yang dapat mengawasi bahkan ikut mengatur perencanaan budgeting dan fungsi legislasi, sehingga bisa menetapkan garis-garis besar dan kebijakan pembangunan nasional siapapun Presiden Indonesia.
Yang kita justru prihatin adalah wacana tunda Pemilu 2024 hanyalah sebuah prank (lelucon), dan banyak pihak merasa ini hanya gimik politik dari elit tertentu dan coba melempar isu yang belum jelas tetapi sengaja di dengungkan terasa seolah itu keinginan Presiden Jokowi.
Padahal hanya soal bargaining politik dan nafsu politik untuk mempertahankan status quo oligarkhi. Maka namanya juga gimik politik untuk bermain peran yang moga-moga Presiden setuju, moga-moga MPR/DPR setuju dan terkahir moga-moga rakyat setuju.
Bagaimana dengan Alasan Ekonomi?
Penulis bukan ahli ekonomi, tetapi secara makro dapat memahami bahwa bangsa Indonesia ini dalam keadaan krisis apapun tidak kehilangan arah sekalipun. Pasti ada solusi dan strategic innovation. Seseram apapun kondisi bangsa ini selalu ada jalan keluar dan konsensus-konsensus dilahirkan.
Dari sejarah bangsa kita beberapa kali terjadi krisis. Sejak era Presiden Soekarno krisis ekonomi juga melanda tetapi dapat diatasi dengan kepercayaan terhadap kepemimpinan Soekarno. Walau pada akhirnya unsur di luar ekonomi menjatuhkan Soekarno akibat skandal kudeta PKI yang diawali dengan penculikan dan pembunuhan pahlawan revolusi.
Lalu model krisis era Presiden Soeharto dengan runtuhnya orde baru yang menandai masuknya era baru (reformasi) lahir dari model krisisnya adalah krisis moneter atau orang sering menyingkatnya dengan kata "krismon".
Krisis moneter ini bersifat multidimensi, maka Presiden Soeharto harus tumbang dari kursi kekuasannya selama 32 tahun memimpin orde baru.
