Hal ini disebabkan krisis moneter meluas kekrisis legitimasi kepemimpinan, sosial dan politik berdampak ketidakpercayaan lagi dengan pemerintahan dibawah kepemimpinan Soeharto.
Lain lagi dengan krisis ekonomi akibat dampak pandemi virus Covid-19 sejak tahun 2020Â lalu. Krisis ini tidak bersifat multidimensi hanya kepada penyelamatan jiwa dan menselaraskan kesehatan dan ekonomi.
Kebijakan pemerintah diwujudkan dangan regulasi kedaruratan kesehatan akibat pandemi Covid-19 sehingga melakukan reformasi struktural dan reformasi fiskal untuk memperbaiki iklim investasi dan birokrasi Indonesia.
Juga ditambah dengan kebijakan refocusing APBD untuk disemua daerah Provinsi dan Kab/Kota. Jadi konsentrasi krisis ini ke soal penanganan kesehatan dan desain pemulihan ekonomi kendatipun masih berlangsung pademi gelombang ketiga Covid-19 varian Omicron saat ini.
Pun dihubungkan dengan implikasi akibat invasi Rusia vs Ukraina, maka dampak yang pasti adalah krisis harga minyak mentah dunia naik sehingga otomastis memicu kenaikan harga minyak mentah pula di Indonesia.
Tentu Krisis ini hanya akan mempengaruhi beban subsidi APBN kita dalam negeri. Dimana terjadi pergeseran asumsi artinya subsidi harus kembali dievaluasi karena melebihi asumsi APBN 2022.
Jadi krisis yang kita alami dimasa pandemi Covid-19 dan apabila perang Rusia dan Ukraina berpengaruh pada krisis akibat kenaikan harga minyak dunia tentu pasti ada solusi dan strategic innovation dari pemerintah.
Kalau strateginya adalah tunda Pemilu 2024, maka yang semula krisis biasa bisa diatasi dengan politik anggaran, inovasi dan strategic, akan menjalar menjadi krisis politik dan kepemimpinan terhadap ketidakmampuan mengatasi persoalan bangsa dalam keadaan krisis.
Maka krisis bisa menjadi multidimensi seperti reformasi 98 dimana rakyat dan mahasiswa turun kejalan bergerak dan bergolak menentang. Situasi akan caos dan huru-hara maka meruntuhkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah.
Maka alasan elit politik tidak masuk akal menunda Pemilu 2024 dan tidak ada satupun syarat yang masuk dalam agenda konstitusi yang dapat mengganggu sirkulasi lima tahunan.
Hanya saja publik merasa serius dengan isu tunda Pemilu dan perpanjangan tiga periode karena dilontarkan oleh elit-elit politik dari pimpinan partai politik dari unsur koalisi pemerintah. Maka publik condong mencurigai ada hidden agenda pemerintah atau ada tangan pemerintah dibalik desain tunda Pemilu 2024.
