Mohon tunggu...
Hen Ajo Leda
Hen Ajo Leda Mohon Tunggu... Buruh - pengajar dan pegiat literasi, sekaligus seorang buruh tani separuh hati

menulis dan bercerita tentang segala hal, yang ringan-ringan saja

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Transisi Kepemimpinan Indonesia: Menyelaraskan Kebijakan Lama dan Inisiatif Baru

13 Oktober 2024   15:22 Diperbarui: 14 Oktober 2024   07:10 587
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kartelisasi kekuasaan dan praktik bagi-bagi jabatan dapat muncul jika politik akomodatif dimanfaatkan untuk mempertahankan dukungan politik melalui pemberian posisi strategis kepada pihak-pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi. 

Praktik semacam ini justru berpotensi merusak integritas pemerintah dan mengurangi efektivitas kebijakan yang dihasilkan, karena pejabat yang diangkat mungkin lebih loyal pada kepentingan kelompok daripada kepentingan publik.

Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menegaskan bahwa pendekatan akomodatif yang mereka terapkan tidak akan mengorbankan prinsip meritokrasi. 

Pengisian jabatan publik dan peran strategis dalam pemerintahan harus tetap berlandaskan pada kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan negosiasi politik semata. Reformasi birokrasi juga harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dieksekusi secara efektif oleh aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi.

Dengan mengedepankan politik akomodatif yang sehat dan kolaboratif, tanpa terjebak pada praktik kartelisasi, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menghadirkan tata kelola yang lebih responsif dan proaktif dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Kesimpulan

Transisi pemerintahan merupakan momen penting bagi Indonesia untuk menata kembali arah kebijakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan. 

Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang besar untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan memperkuat capaian positif pemerintahan sebelumnya.

Dengan menyelaraskan kebijakan lama dan baru, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, pemerintah baru diharapkan mampu menghadirkan tata kelola yang lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan.

Tantangan ke depan bukan hanya tentang menghadirkan kebijakan yang relevan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. 

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, penguatan demokrasi, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai menjadi prioritas utama dalam periode pemerintahan baru ini. 

Transisi pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat membangun landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan, sekaligus mewujudkan visi Indonesia emas yang lebih maju dan berkeadilan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun